Ledakan Beirut Jadi Titik Balik Perubahan Lebanon, Seperti Apa?

Ledakan di Pelabuhan Beirut tidak terlepas dari kelalaian dalam mengelola 2.750 ton amonium nitrat yang terbengkalai selama enam tahun. Seperti dilansir RT, bahan kimia itu disita dari kapal MV Rhosus yang dijadwalkan berlayar dari Georgia menuju Mozambik. Tapi akibat masalah teknis, misi itu tidak tercapai.

Kapal MV Rhosus sempat ditahan selama dua pekan di Sevilla, Spanyol, karena tidak memiliki generator cadangan sebelum akhirnya kembali tertahan di Beirut. Port State Control, anak lembaga Organisasi Maritim Internasional, melarang kapal itu meninggalkan Beirut karena ada tanggungan yang belum lunas.

Mantan kru MV Rhosus, Semyon Nikolenko, mengatakan jumlah kru lalu dipangkas ke titik minimum mengingat barang yang diangkut berbahaya. Riwayat hukum yang disimpan firma hukum asal Libanon, Baroudi & Associates, menyatakan kapal itu lalu ditinggalkan, baik oleh perusahaan maupun pemilik barang.

Mantan kapten MV Rhosus, Boris Prokoshev, mengaku dirinya ditahan selama 11 bulan di Beirut. Dia mengingatkan otoritas terkait untuk membuang barang di dalam kapal.

“Kapal itu mengangkut barang berbahaya. Tidak ada gunanya menahannya. Libanon perlu menyingkirkannya secepat mungkin,” kata Prokoshev.

Seluruh barang yang ada di dalam kapal, yakni 2.750 ton amonium nitrat, lalu dipindahkan menuju gudang pelabuhan hanggar 12 mengingat lambung kapal bocor. Pejabat senior Lebanon sadar barang itu berbahaya. Rencana pembuangan sudah muncul beberapa kali, tapi tidak pernah dieksekusi dan akhirnya terlupakan.

Pejabat Bea Cukai Lebanon sedikitnya mengirimkan lima surat kepada pengadilan untuk meminta solusi penanganan barang berbahaya dalam kurun waktu tiga tahun dari 2014 hingga 2017. Mereka mengajukan tiga alternatif, yakni mengekspornya ke luar negeri, menyerahkannya kepada tentara, atau menjualnya ke perusahaan.

“Mengingat betapa berbahayanya barang ini di hanggar yang beriklim buruk, kami meminta agen maritim untuk mengekspornya ke luar negeri secepatnya, demi keselamatan pekerja dan pelabuhan atau menjualnya ke perusahaan lokal,” bunyi surat tersebut. Bagaimana pun, tidak ada satu pun surat yang dibalas.

Pemerintah Lebanon berjanji mengungkap kasus ini dalam lima hari penyelidikan. Namun, dengan kondisi yang mencekik dan darurat, kemarahan warga tidak dapat terbendung. Sebagian besar dari mereka menyalahkan pemerintah karena dituduh lalai. Saat ini, sekitar 300.000 warga telah kehilangan tempat tinggal.

Gubernur Beirut, Marwan Abboud, mengatakan saat ini terlalu dini untuk menentukan kerugian yang ditimbulkan akibat ledakan besar di Pelabuhan Beirut. Namun, dia memperkirakan angkanya melampaui USD5 miliar (Rp72,9 triliun). Jumlah itu akan semakin membebani Lebanon yang sedang ditimpa krisis ekonomi.