Gak Ada Takutnya! Wanita Ini Samakan Pemerintah Jokowi dengan VOC: Sama-Sama Benci Ulama

"MUI bukan lagi sekadar quasi negara atau hybrid atau 'banci', tapi sudah menjadi negara sejak tahun 2014 lalu! (Sebelum tahun 2014, memang MUI hanyalah berupa LSM/NGO), di dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja itu peran MUI akhirnya dihapus dari pasal dan ayatnya!" tegas Marissa.

Tambahnya, lebih baik pemerintah memangkas posisi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tengah menghadapi prses hukum lantaran kasus pemalsuan Fatwa MUI untuk sebuah produk.

"Yang perlu 'dipenggal' dari posisinya adalah Ketua BPJPH yang proses hukumnya sedang berjalan di pengadilan atas tindakannya memalsukan Fatwa MUI dan memberikan logo halal palsu untuk PT . Sucofindo Persero," tulis dia.

Terkait itu, ia kemudian meminta Presiden Jokowi untuk memberi ruang kekuasaan kepada Wapres Ma'ruf Amin untuk mengurusi jaminan produk halal.

"Bukankah Anda berdua dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang muslimin? Di mana keberpihakan pemerintah pada orang Islam Indonesia?" imbuh Marissa.