Demokrat-PKS Ditantang Jadi Motor Pembatalan UU Cipta Kerja, Fadli Zon Mungkin Mau Ikut
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Di sisi lain, gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran menolak Omnibus Law tak kunjung berhenti belakangan ini. Said menyimpulkan bahwa hal itu menunjukan adanya kebutuhan hukum dari masyarakat untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
"Nah, untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review, DPR seperti halnya MK juga memiliki hak menguji (toetsingsrecht) sebuah UU yang ia bentuk sendiri," tuturnya.
Pemerhati hukum tata negara ini menyarankan anggota-anggota dari PKS dan Demokrat bisa menjadi inisiator sekaligus motor penggerak penggalangan tanda tangan pengusulan RUU mengenai pembatalan UU Cipta Kerja.
Baca Juga: SBY Diapresiasi Organisasi Buruh Internasional, Videonya Viral!
Baca Juga: Puja-puji Omnibus Law Mulia, Nyali Jenderal Gatot Mulai Ciut?
Setelah dimulai dari anggota-anggota PKS dan Demokrat sendiri, selanjutnya mereka bisa mengajak anggota-anggota dari fraksi yang lain guna memperluas dukungan.
"Orang seperti Fadli Zon dari Fraksi Gerindra, misalnya, mungkin juga mau ikutan tanda tangan. Bahkan, setelah terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran kemarin, boleh jadi sekarang ini sudah ada fraksi lain yang mau melakukan pertobatan dan bersedia mengubah sikap politiknya mendukung pembatalan UU Cipta Kerja," pungkas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
