Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana (Rp20 triliun) yang digunakan untuk membayar THR bagi PNS, Prajurit TNI dan Polri sebesar Rp11,4 triliun dan penerima pensiun atau tunjangan sebesar Rp7,6 triliun. | Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Pemerintah meyakinkan pengelolaan utang luar negeri dilakukan dengan prudent dan akuntabel. Alhasil, rasio utang Indonesia masih dalam batas aman.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga menegaskan bahwa utang Indonesia masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan sejumlah negara anggota maju atau G-20. Menurutnya, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan utang terbesar karena laporan perbandingan tidak menyertakan negara-negara maju.
"Pengelolaan utang dilakukan prudent dan akuntabel. Mengutamakan sumber pembiayaan dalam negeri dengan tingkat bunga tetap untuk menjaga risiko utang yang terkendali," katanya di Jakarta, belum lama ini.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo: Saya Masih Punya Utang ke Negara
Seperti diketahui, Bank Dunia merilis daftar negara dengan utang terbesar. Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara berpendapatan kecil dan menengah yang memiliki utang terbesar di dunia.
Dalam laporan tersebut, Indonesia berada pada posisi ketujuh setelah China, Brasil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki, dengan total Utang Luar Negeri (ULN) mencapai 402,08 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp5.910 triliun (kurs Rp 14.700 per dolar AS) pada tahun 2019.
Sementara, data Bank Indonesia (BI) Agustus 2020, ULN Indonesia tercatat sebesar 413,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 6.076,9 triliun (kurs Rp14.700).
Staf Khusus Menkeu Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, menjelaskan data Bank Dunia merupakan data total utang luar negeri, termasuk swasta.
"Artinya, kalau kita melihat dari sisi porsi utang pemerintah saja, dalam jangka panjang risiko fiskal kita masih terjaga," ujar Masyita.
Ia merincikan, porsi utang valas (29 persen per 31 Agustus 2020) artinya masih terjaga sehingga risiko nilai tukar lebih bisa dikelola dengan baik. Selain itu, profil jatuh tempo utang Indonesia juga cukup aman dengan average time maturity atau ATM 8,6 tahun (per Augstus 2020) dari 8,4 tahun dan 8,5 tahun di tahun 2018 dan 2019.
"Rata-rata utang pemerintah merupakan utang jangka panjang," ungkap Masyita.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
