Kredit Foto: Antara/Rafiuddin Abdul Rahman
Senada dengan Kadiv Humas Polri, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin mengemukakan, KPU sudah melakukan rapat dengan Komisi II DPR RI untuk mengatasi kerawanan-kerawanan.
"Di awal tahun, DPR juga telah melakukan rapat dengan Menko Polhukam untuk mencegah kerawanan-kerawanan," jelas Azis.
Ia berharap penyelengaraan Pilkada Serentak tidah hanya sekedar sukses memilih figur tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi.
"Pada akhirnya sukses penyelenggaraan Pilkada juga harus dilihat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Azis.
Potensi Kerawanan
Dalam webinar bertajuk "Potensi Dan Jalan Keluar Dari Kerawanan Pilkada Serentak 2020" itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengingatkan sejumlah potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020.
Pertama, berdasarkan hasil survei Oktober 2020 sebanyak 40% responden menyatakan tidak akan hadir di TPS akibat pandemi Covid 19.
"Ini jumlah yang besar mengingat partisipasi Pilkada tidak lebih 76%," jelas Djayadi.
Selain itu, pandemi Covid 19 telah meningkatkan jumlah pengangguran dan orang miskin.
Dua kondisi itu, sebut Djayadi, berpotensi maraknya terjadinya money politics terutama di tahapan akhir jelang pelaksanaan Pilkada.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
