Punya Peraturan Turunan, UU Ciptaker Rupanya Dukung Pengembangan Daerah karena...

Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta Gamal Suwantoro mengamini pernyataan tersebut, bahwa dengan optimalisasi PDRD mampu mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui berbagai pemangkasan izin.

“Kami sangat setuju nanti ada Peraturan Pemerintah yang bisa menjembatani aturan Perda. Karena selama ini aturan terkait pajak daerah jika direviisi biayanya cukup tinggi,” ucap Gamal.

Di sisi lain, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rizal Yaya memberikan catatan pada pemerintah dapat mempertimbangkan penanaman modal dalam negeri.

Hal ini merujuk data BPS bahwa selama pandemi total realisasi investasi Indonesia tahun 2020 mencapai Rp 611,6 Triliun, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2019. Sedangkan penanaman modal luar negeri meningkat dari tahun 2010 hingga 2017, namun turun dalam 2 tahun terakhir.

“Tren penanaman modal dalam negeri yang meningkat dalam 10 tahun terakhir dari aspek jumlah dana maupun jumlah proyek, menunjukkan bahwa di dalam negeri pun memiliki potensi dana dan sumber dana yang bisa di gali dan kemudian berkontribusi untuk membangun bangsa. Ke depan diharapkan LPI mampu mengelolanya dengan baik untuk pembangunan bangsa,” kata Rizal.

Seminar ini juga dihadiri secara daring oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gunawan Budiyanto, dan Sekretaris Eksekutif I KPCPEN Raden Pardede. Sementara dalam sesi diskusi panel dimoderatori oleh Tim Komunikasi KPCPEN Riga Danniswara.

Kegiatan Safari Diskusi ini sebelumnya telah dilaksanakan di Universitas Islam Bandung (Unisba), Universitas Brawijaya dan Universitas Lampung. Sosialisasi kebijakan ekonomi pemerintah dan serap aspirasi ini rencananya akan terus dilaksanakan di tahun 2021 mendatang di berbagai kampus di Indonesia.