7 Persen Rakyat Tolak Vaksin Corona, Pak Luhut, Gimana Ini?

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan sudah memutuskan, akhir tahun ini suntik vaksin Corona bisa dilakukan. Namun, masih ada 7 persen rakyat kita yang nolak vaksin Corona dan 30 persenan belum bersikap. Apakah akan divaksin atau tidak. Pak Luhut, gimana ini?

Sejak awal bulan ini, kita sudah punya 1,2 juta vaksin Corona yang didatangkan dari Sinovac, China. Vaksin tersebut kini sedang dilakukan tes oleh BPOM, lalu dilanjutkan oleh MUI.

Kalau izin dari BPOM keluar, Luhut optimis, akhir Desember ini, vaksin Corona sudah bisa disuntikkan. Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini yakin, proses penyuntikan vaksin bakal berjalan lancar.

Jubir vaksinasi, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, sebelum vaksin Sinovac tiba, pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya dengan melakukan survei penerimaan vaksin. Baca Juga: Relawan: Vaksin dan 3M Percepat Pemulihan Kehidupan

Dari hasil survei, 65 persen masyarakat berharap vaksin bisa jadi solusi memutus rantai penularan virus corona. Dia bilang memang ada yang menolak. Tapi jumlahnya tidak banyak. Sekitar 7,6 persen.

“Tapi, yang belum memutuskan 30 persen, 65 persen mengharapkan vaksin benar-benar jadi solusi atau teman-teman (berharap) vaksin ini game changer ke depan untuk keluar dari pandemi,” kata Nadia, dalam keterangan tertulis , kemarin.

Dia bilang, Pemerintah menetapkan 6 jenis vaksin Corona yang akan dipakai di Indonesia. Keenam vaksin tersebut adalah yang diproduksi PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer and BioNTech, dan Sinovac.

Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Zubairi Djoerban mengatakan, pemerintah perlu menyikapi soal penolakan ini dengan serius.

Soalnya, pemerintah tidak bisa memaksakan seluruh warga untuk disuntik vaksin. Dia bilang, program vaksinasi harus dengan persetujuan warga atau pasien. Hal ini penting untuk mempengaruhi konsentrasi pasien saat disuntik. Dalam ilmu kedokteran, kata dia, ada istilah konfidensialitas dan konsen.

Namun, untuk kepentingan publik, pemerintah harus mengupayakan agar sekitar 80 persen masyarakat Indonesia disuntik vaksin.

“Ini perlu dilakukan agar terciptanya kekebalan komunal atau herd immunity,” ujarnya.

Ia menyatakan, pihak-pihak yang menolak diberi vaksin ini berpotensi menimbulkan masalah baru. Namun, ia meyakini jika mereka yang menolak dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya vaksin di tengah pandemi.

Zubairi meminta pemerintah mencari cara efektif untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya vaksin. Selain itu, perlu segera dikeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 dari BPOM.

“Begitu keluar izin EUA, tentu kami (IDI) sambut baik,” ujar Zubairi. 

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksakan program vaksin ketika situasinya belum jelas. Menurut Dicky, pemerintah perlu memetakan warga yang mau diberi vaksin, dan mana yang tidak.

Dicky juga menyatakan bahwa pemerintah perlu menyiapkan strategi komunikasi yang efektif sebelum memulai program vaksin. Terlebih, di Indonesia masih banyak warga yang menolak vaksin karena lebih mempercayai teori konspirasi.

Namun yang terpenting adalah pemerintah harus memastikan keamanan vaksin sebelum memulai program vaksinasi. “Untuk menentukan, memulai program vaksin, sangat utama dan mendasar adalah memastikan vaksin aman dan efektif,” kata Dicky.

Saat ini, BPOM masih menunggu laporan interim (pengamatan) terkait uji coba vaksin dari berbagai negara. Salah satunya dari Brasil. Kepala BPOM Penny Lukito mengeklaim aspek keamanan vaksin Covid-19 sudah baik. Menurutnya, vaksin tersebut sudah memenuhi syarat di sejumlah aspek yang ditetapkan BPOM.

“Alhamdulillah, hingga saat ini tidak ada efek samping yang kritikal. Dari aspek keamanan, vaksin Covid- 19 sudah baik,” kata Penny dalam keterangan rilis, kemarin.