Gedung Putih Waspada! Korea Utara Macam Apa yang Bakal Dihadapi Joe Biden?
Pada awal Januari, pemerintah Korea Utara (Korut) mengadakan kongres partai, sebuah pertemuan yang diadakan secara berkala untuk memandu pemerintahan dan kebijakan, di mana pemimpin Kim Jong-un mengidentifikasi Amerika Serikat (AS) sebagai musuh utama negara.
Dia menyatakan bahwa Korut akan menanggapi "kekuatan dengan ketangguhan" dan "niat baik dalam kebaikan." Lebih dari itu, dia juga menyatakan bahwa AS harus menarik "kebijakan permusuhan" untuk meningkatkan hubungan dengan Korut.
Baca Juga: Kim Jong-un Bongkar Boroknya HAM Negeri Kangguru, Australia Balas Olok-Olok...
Posisi ini menggemakan pernyataan Korut yang diberikan dalam dua tahun terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump. Sejak KTT AS-Korea Utara 2019 di Hanoi gagal, Kim secara terbuka kembali ke tuntutan lama Korut agar AS meninggalkan "kebijakan permusuhannya".
Di samping penilaian ini, seperti dilansir Council on Foreign Relation, Kamis (28/1/2021), kongres tersebut berfokus pada langkah-langkah untuk merevitalisasi semua aspek ekonomi Korut yang tertekan dan menetapkan tujuan untuk memodernisasi sejumlah sistem persenjataan, termasuk rudal dengan jangkauan lima belas ribu kilometer; miniaturisasi dan penggunaan senjata nuklir taktis; dan mengembangkan kemampuan rudal balistik yang diluncurkan oleh kapal selam.
Pesan keseluruhannya adalah bahwa Korut akan terus memperdalam ketergantungannya pada pengembangan nuklir sebagai pencegah terhadap agresi AS. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke negosiasi jika AS membuat konsesi lebih lanjut.
Perkembangan militer Korut berfungsi sebagai pengaruh yang dapat digunakan Korut untuk membingkai negosiasi di masa depan dengan AS seputar pengendalian senjata daripada denuklirisasi.
Pada tahun 2020, ada rumor tentang kesehatan Kim yang memburuk. Apa yang kita ketahui tentang kesehatannya sekarang?
Beberapa kali absen berkepanjangan dari hadapan publik pada tahun 2020 menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan Kim, meskipun ia secara aktif memimpin kongres partai baru-baru ini.
Memeriksa foto-foto terbaru Kim, pengamat luar negeri memperkirakan bahwa ia telah memperoleh berat badan antara enam puluh dan delapan puluh pound selama dekade pertama kekuasaannya. Dia juga dikenal sebagai perokok berat dan diduga menderita asam urat secara berkala, membuat krisis kesehatan pada 2021 menjadi kemungkinan nyata.
Apakah ada perubahan dalam kepemimpinan Korut?
Selama kongres partai, mantan Wakil Direktur Organisasi dan Bimbingan Departemen Jo Yong-won diangkat ke badan partai tingkat tertinggi Korut yang mampu membuat keputusan kepemimpinan, lima anggota Presidium Politbiro Partai Pekerja Korea (WPK). Terutama, kongres memberi wewenang kepada presidium untuk dipimpin oleh salah satu anggotanya, bukan secara eksklusif oleh Kim Jong-un, memungkinkan presidium untuk bertemu untuk urusan bisnis dengan persetujuan Kim.
Kim juga mengambil gelar sekretaris jenderal partai, posisi yang telah kosong sejak kematian ayahnya satu dekade lalu, menandakan bahwa otoritasnya sekarang setara dengan tingkat otoritas yang dijalankan ayahnya.
Adik perempuan Kim, Yo-jung, pertama kali muncul di depan umum selama Olimpiade Pyeongchang 2018 sebagai utusan untuk saudaranya dan tampaknya menjadi individu yang paling mampu mengabadikan pemerintahan keluarga Kim jika sesuatu terjadi padanya.
Tapi Yo-jung tidak termasuk sebagai anggota atau anggota pengganti dari WPK Politbiro, dan sebagai anggota keluarga Kim yang paling terlihat setelah kakaknya, ada banyak spekulasi seputar penurunan pangkatnya. Namun, keluarnya pernyataan publik yang mengkritik Korea Selatan (Korsel) baru-baru ini menenangkan beberapa spekulasi tentang penurunan pengaruhnya.
Tindakan apa yang harus diambil pemerintahan Joe Biden terhadap Korut?
Pemerintahan Biden harus secara pribadi berusaha membangun saluran komunikasi tingkat tinggi yang dapat diandalkan dengan kepemimpinan Korut untuk digunakan jika terjadi krisis.
Dalam koordinasi yang erat dengan Korsel, pemerintahan Biden harus menyampaikan tujuan dan parameternya untuk mengejar kebijakan perdamaian dan denuklirisasi terhadap Korut, menegaskan janji Kim untuk bekerja menuju "denuklirisasi lengkap" dan janji AS untuk bekerja menuju pembentukan hubungan normal, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Singapura 2018.
Jika Biden menegaskan Deklarasi Singapura, Korut harus meredakan retorikanya seputar kebijakan permusuhan AS dan menegaskan kesediaannya untuk melaksanakan deklarasi tersebut.
Berdasarkan kerangka kerja ini, pemerintahan Biden harus mengusulkan negosiasi tingkat kerja dengan Korut yang dirancang untuk menahan dan mengelola ancaman bersama dan mengurangi ketegangan militer secara langkah demi langkah.
Negosiasi ini harus berusaha untuk menahan dan secara bertahap mengurangi ancaman nuklir Korut dan mengidentifikasi langkah-langkah praktis untuk membangun hubungan damai AS-Korut.
Salah satu hikmah empat tahun terakhir adalah bahwa diplomasi personal ala Trump harus menjadi bagian dari strategi pencapaian tujuan keamanan nasional dan bukan dilakukan untuk mencapai efek politik yang mendukung tujuan personal.
Pemerintahan Biden harus menjaga stabilitas di Semenanjung Korea dengan bekerja sama dengan Korsel untuk mempertahankan pencegahan nuklir konvensional dan diperpanjang yang efektif, termasuk kelanjutan latihan bersama yang diperlukan untuk memastikan kesiapan militer. Itu juga harus mengeksplorasi langkah-langkah untuk mengurangi risiko konflik militer di sepanjang Zona Demiliterisasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Muhammad Syahrianto
Editor: Muhammad Syahrianto