Kredit Foto: Bappenas
"Khusus persoalan PPAS, pencapaian dari provinsi merupakan target dari pencapaian di kabupaten kota terkait dengan pelaksanaan air minum, sanitasi, dan perumahan. PPAS merupakan persoalan yang sangat penting dan harus dikoordinasikan antara provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota agar peningkatan layanan PPAS yang merupakan urusan wajib dan masuk dalam layanan dasar di berbagai daerah terus dapat ditingkatkan," papar Nitta.
Sejumlah penanggap dari daerah juga hadir secara virtual seperti Kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah Arief Djatmiko, Ketua Pokja Provinsi Kalimantan Selatan/Kepala Bappeda Nurul Fajar Desira, Ketua Pokja Provinsi Sulawesi Selatan/Kasubdit kewilayahan Bappeda Asdar.
Baca Juga: Bappenas Mulai Benahi Data Penerima Bantuan Sosial
Dalam sharing mengenai tantangan, peluang dan inovasi daerah dalam penyediaan rumah layak huni, perwakilan dari Kalsel menyatakan bahwa Permendagri 90 menjadi momen dalam memperkuat peran provinsi, misal terkait bantuan keuangan DAK kepada kab/kota dalam pembangunan PPAS.
Sementara, perwakilan dari Sulsel telah menggabungkan Pokja menjadi Pokja PKP dan ini merupakan realisasi SE yang dikeluakan dari ditjen Bangda (NR). Sementara itu, perwakilan dari Jateng sudah melakukan integrasi pembangunan PPAS dan inovasi agar peran provinsi optimal, antara lain strategi memberikan bantuan perumahan dengan mengintegrasikan dalam program kemiskinan.
Pembahasan selanjutnya adalah sesi diskusi interaktif yang mengupas tentang terobosan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pembangunan PPAS, antara lain DAK Integrasi, peluang kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta SDG’s desa dengan menghadirkan 3 kementerian dari PUPR, Kemendagri, dan Kementerian Desa PDTT.
Pada meeting tahunan Pokja ini sekaligus dilakukan launching Perkimpedia yang merupakan wadah dan sumber pengetahuan dan pengalaman penyelenggaraan bidang perumahan dan permukiman berbasis web.
"Perkimpedia merupakan ensiklopedia online di bidang perumahan dan permukiman yang berisi data dan informasi mengenai program, kegiatan, kebijakan dan regulasi," ujar Nurul W Mujahid, Kasubdit Direktorat perumahan dan permukiman. Uniknya, dalam Perkimpedia netizen tidak hanya bisa bertanya, tetapi bisa juga ikut mengedit informasinya dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, lanjut Nurul.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
