Namanya Harum Di Rohingya JK Siap Jadi Juru Damai Myanmar

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) disebut-sebut pantas dan mampu turun tangan untuk meredakan situasi politik di Myanmar. BSH Politisi senior Partai Golkar, Iskandar Mandji meyakini, JK sudah siap menjadi juru damai untuk konflik politik di Myanmar. Sepengetahuannya, JK dikenal sebagai sosok yang begitu cinta dan memberikan perhatian tinggi terhadap perdama­ian dunia. Namanya, juga harum di Negeri Seribu Pagoda itu.

“Asalkan diminta oleh pihak yang bertikai, saya kira Pak JK mau saja,” ujar Iskandar yang dikenal dekat dengan JK ini, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (26/2). Baca Juga: Jusuf Kalla Prediksi Covid-19 Sentuh Angka 2 Juta Akhir April, Jika Kasus Harian...

Diungkapkan, saat JK menjadi Wakil Presiden masa bakti 2014-2019, dia begitu konsen dengan urusan internasional. Termasuk Myanmar. Dia mengingatkan kembali tentang konflik etnis Muslim Rohingya yang terjadi pada 2017. Sejumlah kebijakan luar negerinya berhasil dilakukan. Mulai urusan kemanusiaan para pengungsi etnis Rohingya, hingga suksesi mendirikan Rumah Sakit Indonesia di Negara Bagian Rakhine (Rakhine State).

“Beliau bekerja sama dengan MER-C sebagai organisasi kemanusiaan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi),” bebernya.

Mantan Staf Ahli Wapres JK itu juga menceritakan, sosok Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu juga berperan sebagai juru damai di Afganistan. Tanpa ragu, dia datang ke daerah konflik memenuhi undangan Presiden Afganistan, Ashraf Ghani pada Desember 2020.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia bisa menggunakan strategi backdoor diplomacy, dengan mengirimkan tokoh seperti JK maupun mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda untuk meredakan situasi politik di Myanmar.

Menurutnya, mereka merupakan tokoh-tokoh yang kemungkinan besar bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai, yaitu pemerintahan kudeta dan elemen masyarakat di Myanmar. “Kedua tokoh ini memiliki kredibilitas dan pengakuan secara internasional,” ujar Hikmahanto melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/2).

Seperti diketahui, pemerintah telah berupaya melakukan diplomasi untuk meredakan konflik politik di Myanmar. Belum lama ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertolak ke Myanmar. Namun, belakangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangoon, Myanmar justru digeruduk demonstran pro demokrasi.

Demonstran, merupakan kelompok anti militer yang menolak kudeta di Myanmar. Para pengunjuk rasa itu khawatir, kehadiran pemerintah Indonesia justru berujung pengakuan terhadap pemerintahan pelaku kudeta. [BSH]