Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bukan Cuma Langkah Bersenjata, Myanmar Depak Utusannya di PBB karena...

Bukan Cuma Langkah Bersenjata, Myanmar Depak Utusannya di PBB karena... Para biksu Buddha memegang plakat saat mereka berpartisipasi dalam unjuk rasa yang memprotes hasil pemilu oleh pendukung militer Myanmar dan Partai Persatuan dan Pembangunan yang didukung oleh militer di dekat pagoda Shwedagon Sabtu, 30 Januari 2021, di Yangon, Myanmar. Militer Myanmar telah membantah bahwa pernyataan kontroversial dari pimpinannya dimaksudkan sebagai ancaman untuk melakukan kudeta, mengklaim media telah salah menafsirkan kata-katanya. Ketegangan politik meningkat seminggu terakhir ini setelah militer mengatakan tidak dapat mengesampingkan kudeta jika keluhannya tentang kecurangan suara yang meluas dalam pemilihan November lalu diabaikan. | Kredit Foto: AP Photo/Thein Zaw
Warta Ekonomi, Yangon -

Stasiun TV pemerintah mengumumkan utusan Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun dipecat karena mengkhianati negara.

Sebelumnya, Kyaw pada Jumat (26/2/2021) mendesak PBB untuk menggunakan “segala cara yang diperlukan” untuk membatalkan kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemimpin Aung San Suu Kyi.

Baca Juga: Kerusuhan Myanmar Bikin Pemerintah RI Berkomentar Begini...

Kyaw Moe Tun bertekad untuk terus berjuang.

"Saya memutuskan untuk berjuang semampu saya," katanya kepada Reuters di New York.

Sementara itu, massa yang menentang kekuasaan militer di Myanmar berkumpul lagi pada Minggu (28/2/2021), sehari setelah pasukan keamanan melakukan penindakan paling keras, menangkapi ratusan orang, melepaskan tembakan dan melukai sedikitnya satu orang.

Myanmar telah bergejolak sejak militer merebut kekuasaan serta menahan Suu Kyi dan para tokoh lain. Militer menuduh terdapat kecurangan dalam pemilu November yang dimenangkan secara telak oleh Suu Kyi.

Kudeta itu mendorong ribuan demonstran turun ke jalan-jalan dan memicu kecaman dari negara-negara Barat. Sebagian negara memberlakukan sanksi-sanksi terbatas.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: