Kesenjangan Vaksin Negara Kaya dan Berkembang, Jokowi Berikan Sorotan di KTT Kesehatan Global

Presiden Joko Widodo dalam pidato KTT Kesehatan Global, menyoroti kesenjangan vaksin COVID-19 antara negara-negara kaya dengan negara-negara berkembang. Ketimpangannya, menurut Kepala Negara, sangat besar.

Dalam pidatonya, seperti yang dikutip dari siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengatakan pandemi COVID-19 hanya bisa diatasi jika semua negara pulih. Bukan negara-negara tertentu saja.

Baca Juga: Ragu Jabatan Jokowi Sampai 2024, Rocky Gerung yang Dungu, Dengerin! Rakyat Ngarep 3 Periode

Hanya persoalan lainnya yang menjadi kendala, adalah akses terhadap vaksin yang mestinya adil dan merata. Maka Presiden Jokowi mengajak para pemimpin dunia, agar melakukan tindakan nyata

"Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari COVID-19 jika semua negara juga telah pulih. No one is safe until everyone is," ujar Presiden Jokowi saat berpidato secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kesehatan Global, pada Jumat malam, 21 Mei 2021.

Saat ini vaksinasi terhadap kelompok berisiko rendah yakni anak-anak dan usia belia, mulai dilakukan. Tapi baru sebanyak 0,3 persen vaksin global yang tersedia terutama bagi negara berpenghasilan rendah.

Kesenjangan terlihat jelas, saat 83 persen pasokan vaksin global telah diterima negara-negara kaya. Sementara 17 persen sisanya diterima negara-negara berkembang. Padahal terdapat di dalamnya 47 persen populasi dunia.

"Untuk itu kita harus melakukan langkah nyata yaitu, dalam jangka pendek, kita harus mendorong lebih kuat lagi doses-sharing melalui skema Covax Facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai," jelas Presiden.

Adapun dalam jangka panjang, masyarakat global harus dapat melipatgandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan. Hal tersebut tentunya memerlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.