Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2021 sebesar Rp283,2 triliun.
Defisit ini terjadi karena besarnya belanja negara yakni mencapai Rp1.170,1 triliun, sementara penerimaan yang masuk hanya Rp886,9 triliun.
"Untuk realisasi semester I kita mengalami defisit Rp283,2 triliun atau 1,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtualdi Jakarta, Rabu (21/7/2021). Baca Juga: Optimalisasi Peran APBN, Sri Mulyani: Perlu Reformasi dan Transformasi Struktural
Secara rinci realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp886,9 triliun atau tumbuh 9,1 persen (yoy) didukung pertumbuhan semua jenis Pendapatan Negara, antara lain Penerimaan Pajak mencapai Rp557,8 triliun atau tumbuh 4,9 persen (yoy), Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp122,2 triliun atau tumbuh 31,1 persen (yoy), dan PNBP mencapai Rp206,9 triliun, atau 11,4 persen (yoy).
Sementara itu, belanja negara diakselerasi untuk mendukung pengendalian Covid-19 dan program PEN, terealisasi sebesar Rp1.170,1 triliun atau tumbuh 9,4 persen (yoy), terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp796,3 triliun dan realisasi TKDD sebesar Rp373,9 triliun.
"Di tengah peningkatan kasus Covid-19, Pemerintah berupaya untuk menahan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, APBN difokuskan untuk peningkatan penanganan sektor kesehatan dan perlindungan sosial yang saat ini dibutuhkan masyarakat," tukasnya.
Pemerintah menambah alokasi penanganan sektor kesehatan dan perlindungan sosial, masing-masing menjadi Rp214,95 triliun dan Rp187,84 triliun dengan total penambahan sebesar Rp55,21 triliun. Penambahan alokasi penanganan sektor kesehatan dan perlindungan sosial tersebut bersumber dari pemanfaatan dana cadangan serta refokusing dan realokasi Belanja K/L. Baca Juga: Setoran Pajak Naik, APBN Masih Tekor Rp219 Triliun
"Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga nominal defisit agar tidak melebihi target APBN 2021, seiring optimalisasi pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mendukung efisiensi penerbitan SBN," sebutnya.
Adapun realisasi pembiayaan anggaran hingga Juni 2021 mencapai Rp419,2 triliun atau 41,7 persen target APBN. Kebutuhan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN menurun sebagai dampak dari penurunan nominal defisit, optimalisasi penggunaan SAL, dan penyesuaian utang jatuh tempo.
Seiring kondisi pasar SBN yang membaik, sejak lelang SUN tanggal 27 April dan lelang SBSN tanggal 4 Mei, penerbitan SBN melalui lelang tambahan (Green Shoe Option/GSO) tidak dilakukan.
Selanjutnya, kontribusi Bank Indonesia dalam pembelian SBN sesuai SKB I hingga akhir Semester I telah mencapai Rp120,1 triliun, yang terdiri dari SUN SKB I sebesar Rp79,66 triliun dan SBSN SKB I sebesar Rp40,49 triliun.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fajar Sulaiman