Inilah Permasalahan Sektor Kelautan dan Perikanan Hasil Kajian Kadin

WE Online, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan telah menggodok pemetaan sektor kelautan dan perikanan untuk kurun waktu lima tahun mendatang guna melipatgandakan pendapatan dari sektor kelautan.

"Roadmap-nya sudah 100% dan sudah kami kirim ke rumah transisi dan ke Presiden terpilih Joko Widodo," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto dalam diskusi Membedah Roadmap Kadin Kelautan dan Perikanan untuk Pemerintahan Baru di Menara Kadin, Jakarta, Senin (22/9/2014).

Dalam roadmap pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2019, Kadin Bidang Kedaulatan dan Perikanan membuat peta permasalahan dalam bidang kelautan dan perikanan, antara lain

1. belum optimalnya produksi perikanan budi daya nasional (ikan dan rumput laut) dan produksi perikanan tangkap di ZEEI dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan;
2. belum optimalnya pertumbuhan PDB perikanan;
3. belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi;
4. belum optimalnya industri pengolahan perikanan, khususnya di kawasan Indonesia Bagian Timur;
5. ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan;
6. belum optimalnya pengawasan UU fishing;
7. peningkatan kawasan konversi laut nasional;
8. peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan;
9. peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi;
10. peningkatan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Oleh karena itu, tambah Yugi, pelaku usaha berkomitmen untuk mengawal pemerintahan baru, khususnya di bidang kelautan.

"Niat baik kita untuk pemerintah mendatang, supaya lebih baik dan terarah. Yang pasti, kalau pemerintah ke depan keluar dari konteksnya memberdayakan nelayan, kami siap mengawal," pungkasnya.