Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Anak Buah SBY Tak Segan Elu-elukan: Negarawan!

UUD 1945 tidak mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Karenanya, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kepemiluan sejatinya dihilangkan.

"Dengan kata lain, penghapusan presidential threshold sesuai dengan konstitusi UUD 45 dan amanat reformasi," katanya.

Baca Juga: Banding-bandingkan Era SBY & Jokowi, Ibas Wanti-wanti Pemindahan Ibu Kota Jadi Proyek Mangkrak

Ditegaskannya, di banyak negara demokrasi, aturan pembatasan pengajuan presiden berupa persentase tertentu tidaklah dikenal. Aturan ini justru memberangus hak berdemokrasi bagi warga negara, selain mempersempit peluang rakyat memilih calon pemimpin yang terbaik.

"Bisa dibilang pengajuan calon presiden dan wakil presiden tanpa adanya aturan presidential threshold adalah praktik dan tradisi demokrasi universal. Karenanya, jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu yang mencabut aturan presidential threshod, Presiden Jokowi telah mengembalikan demokrasi pada hakikat sebenarnya serta mengembalikan  kuasa dan hak  rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya," tutup Syarief.