Rakyatnya Sengsara, Kim Jong-un Justru Perintahkan Partainya Sejahterakan Warga

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendesak para pejabat untuk fokus pada peningkatan kehidupan warga dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin suram. Media pemerintah KCNA pada Senin (11/10/2021) melaporkan, Kim melontarkan pernyataan tersebut pada hari ulang tahun Partai Buruh yang berkuasa.

Dalam pidatonya Kim mengatakan, negara menghadapi tugas besar untuk mengembangkan perekonomian. Selain itu, pemerintahan juga harus berupaya  mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan dalam pertemuan partai beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Terkuak Kapan Posisi Kim Jong-un Digantikan Sang Adik Kim Yo-jong, Pakar Korsel Buka-bukaan!

“Satu-satunya cara untuk secara dinamis mendorong pekerjaan penting yang belum pernah terjadi sebelumnya meskipun situasinya suram adalah agar seluruh partai bersatu,” ujar Kim.

Kim mengatakan, pejabat seharusnya tidak menginginkan hak istimewa dan perlakuan istimewa. Kim juga menyerukan agar pejabat harus selalu mempertimbangkan apakah pekerjaan mereka melanggar kepentingan rakyat atau menimbulkan masalah bagi rakyat.

Kim menghadiri perayaan ulang tahun Partai Buruh ke-76 pada Minggu (10/10/2021).  Pertunjukan seni, gala, dan kembang api diadakan di Pyongyang, untuk memeriahkan perayaan ulang tahun partai.

Ekonomi Korea Utara telah terpukul oleh sanksi atas program nuklir dan persenjataan. Korea Utara terancam mengalami kekurangan pangan karena bencana alam yang merusak pertanian, dan penguncian perbatasan selama pandemi Covid-19.

Seorang penyelidik hak asasi manusia mengatakan, situasi kemanusiaan yang memburuk di Korea Utara dapat berubah menjadi krisis. Penyelidik tersebut juga mengatakan, rakyat Korea Utara berada di ambang bencana kelaparan.

Departemen Luar Negeri AS menuduh pemerintah Kim bertanggung jawab atas situasi kemanusiaan di negara itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, rezim pemerintahan Kim terus menerus mengeksploitasi warganya.

"Rezim terus mengeksploitasi warganya sendiri, melanggar hak asasi mereka, untuk mengalihkan sumber daya dari rakyat negara itu untuk membangun (senjata pemusnah massal) dan program rudal balistik yang melanggar hukum,” kata Price.