Dunia Internasional Bereaksi Keras Terhadap Kudeta Sudan: Sama Sekali Tak Bisa Diterima!

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pembebasan segera perdana menteri Sudan dan semua pejabat lainnya.

“Saya mengutuk kudeta militer yang sedang berlangsung di Sudan. Perdana Menteri Hamdok & semua pejabat lainnya harus segera dibebaskan. Harus ada penghormatan penuh terhadap piagam konstitusional untuk melindungi transisi politik yang diperoleh dengan susah payah. PBB akan terus mendukung rakyat Sudan,” tulis Guterres di Twitter.

I condemn the ongoing military coup in Sudan. Prime Minister Hamdok & all other officials must be released immediately. There must be full respect for the constitutional charter to protect the hard-won political transition. The UN will continue to stand with the people of Sudan.

— António Guterres (@antonioguterres) October 25, 2021

Volker Perthes, perwakilan khusus PBB untuk Sudan, menyebut penahanan para pemimpin sipil itu “tidak dapat diterima” dan menyerukan pembebasan segera mereka.

Perthes “mendesak semua pihak untuk menahan diri sepenuhnya. Semua pihak harus segera kembali berdialog dan beriktikad baik untuk memulihkan tatanan konstitusional”.

Uni Eropa

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengutuk penahanan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan anggota kabinet lainnya.

"Kami meminta pasukan keamanan untuk segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah," kata Borrell dalam sebuah pernyataan.

Borrell memperingatkan hak protes damai harus dihormati, dan kekerasan serta pertumpahan darah dihindari dengan cara apa pun.

“Tindakan militer merupakan pengkhianatan terhadap revolusi, transisi, dan permintaan sah rakyat Sudan untuk perdamaian, keadilan, dan pembangunan ekonomi,” katanya.

Baca Juga: Negara-negara Barat Merespons Kudeta Militer Atas Pemerintahan Sudan

Amnesti Internasional

Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard mengatakan orang-orang di Khartoum turun ke jalan dalam upaya untuk menjaga transisi negara itu menuju demokrasi.

“Rakyat Sudan kembali ke jalan, untuk melindungi transisi demokrasi mereka. Akankah dunia berdiri bahu membahu dengan mereka?” dia berkata.

The people of #Sudan are back in the street, to protect their democratic transition. Will the world stand shoulder to shoulder with them? https://t.co/wSLSex1nVY

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 25, 2021

Mesir

"Mesir menyerukan semua pihak di negara persaudaraan Sudan untuk menahan diri dan tanggung jawab untuk memprioritaskan kesejahteraan negara dan kesepakatan nasional," kata kementerian luar negeri Mesir dalam sebuah pernyataan.

Etiopia

"Pemerintah Ethiopia ... menyerukan semua pihak untuk tenang dan mengurangi eskalasi di Sudan dan mengerahkan segala upaya untuk mengakhiri krisis ini secara damai," katanya dalam sebuah pernyataan.

“Ethiopia menegaskan kembali perlunya menghormati aspirasi kedaulatan rakyat Sudan dan tidak campur tangan aktor eksternal dalam urusan internal Sudan.”

Arab Saudi

"Kerajaan mengikuti dengan sangat prihatin peristiwa terkini di Sudan," kata kementerian luar negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan.

“Ini menyerukan pengekangan, ketenangan, de-eskalasi, dan untuk mempertahankan semua keuntungan politik dan ekonomi yang telah dicapai dan semua yang bertujuan untuk melindungi kesatuan jajaran di antara semua komponen politik di Sudan yang bersaudara.”

Jerman

Jerman mengutuk perebutan kekuasaan dan menyerukan "segera diakhiri" aksi tersebut.

“Berita tentang upaya kudeta baru di Sudan meresahkan,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam sebuah pernyataan.

“Saya menyerukan kepada semua orang di Sudan yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban untuk melanjutkan transisi Sudan menuju demokrasi dan untuk menghormati kehendak rakyat. Upaya penggulingan harus segera diakhiri.”