Ketakutan Dana Segar Disetop, Panglima Militer Sudan Pulangkan PM Abdalla Hamdok ke Rumah

Para demonstran pun merencanakan aksi protes massal pada Sabtu (30/10) untuk menuntut dikembalikannya pemerintahan sipil. Ini akan menjadi ujian besar bagi militer tentang bagaimana mereka akan menanggapi perlawanan tersebut terhadap kekuasaannya.

Asosiasi Profesional Sudan, serikat pekerja yang mendalangi pemberontakan melawan al-Bashir pada 2019, juga mendesak warga untuk mogok kerja dan ikut dalam pembangkangan sipil. Gerakan Pembebasan Populet Sudan, kelompok pemberontak utama negara itu, ikut mengecam kudeta dan menyerukan warga ikut turun ke jalan.

Di sisi lain, ada pertanda terjadi perpecahan di kalangan para pemimpin sipil sendiri. Kelompok yang dikenal sebagai Gerakan Keadilan dan Kesetaraan menyalahkan pemerintah terguling atas pengambilalihan militer ini. Sejumlah pejabat disebutnya telah memonopoli pengambilan keputusan dan menolak untuk terlibat dalam dialog.

Kelompok yang dipimpin Menteri Keuangan Gibreil Ibrahim ini menjadi yang pertama yang blak-blakan menyuarakan dukungannya untuk militer. Namun, mereka juga mendesaknya untuk mengakhiri status situasi darurat, membebaskan para tahanan, dan menunjuk pemerintah sipil untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Awal bulan ini, kelompok tersebut ikut dalam aksi duduk promiliter di Khartoum.

Sementara itu, militer telah mengirim sinyal beragam tentang masa depan Sudan. Al-Burhan berjanji untuk perlahan-lahan memulihkan layanan internet dan komunikasi yang terganggu dalam kudeta. Namun, menurut Otoritas Penerbangan Sipil, semua penerbangan dari dan ke bandara Khartoum ditangguhkan hingga 30 Oktober.