Anggota Komisi I DPR: Merger Operator Harus Didukung Karena Untungkan Konsumen

Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendukung upaya Kementerian  menggencarkan insentif ke provider telekomunikasi sehingga mereka bisa mendukung program pemerintah memperluas cakupan layanan hingga ke penjuru nusantara. Hal ini juga sejalan dengan program Indonesia Merdeka Sinyal 2024.

"Kalau ini ranah provider tentu harus ada carrot and stick approach, di mana negara turut hadir memperketat regulasi, atau memberikan insentif agar swasta ini dilecut sedikit untuk memperluas jaringan ke daerah, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," ujar Rizki dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (30/10).

Menurut Rizki, Komisi I DPR RI menantikan komitmen Kominfo untuk memperluas jaringan komunikasi. Apapun yang menjadi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat bakal didukung penuh. Hal ini karena berkaca dari berbagai kondisi bahwa banyak daerah yang masih belum terjangkau sinyal seluler dan internet dan menyulitkan kegiatan belajar mengajar siswa di masa pandemi. Belum lagi jika bicara masalah potensi ekonomi digital.

"Kita dorong, kita dukung, kita nantikan dan kita awasi," kata dia.

Rizki menyebut langkah merger yang dilakukan oleh operator seperti Indosat dan Tri memang harus didukung pemerintah melalui regulasi dan insentif. Begitu juga dengan upaya merger yang dilakukan oleh operator lainnya misalnya XL Axiata. Hal ini untuk memperkuat mereka dari sisi bisnis, juga menyederhanakan operator yang ada. Di lain sisi juga agar konsumen diuntungkan dengan tarif yang makin terjangkau.

"Lagi-lagi kita tunggu aktualisasinya, ini memang kalau proses merger dari perusahaan swasta dari telekomunikasi ini tentu urusan masing-masing pihak swasta. Pemerintah harus mendukung hal ini untuk memperkuat perusahaan telekomunikasi di Tanah Air," kata dia.

Lebih lanjut, dia juga menitipkan pesan agar perluasan akses internet tak hanya menyasar daerah terluar atau 3T. Sebab, di daerah pemilihan Rizki di Banten bagian selatan juga banyak yang belum tersentuh jaringan internet.

"Pemerintah, Pak Johnny Plate, saya harapkan membuat statemen itu terobosan terkait perluasan sinyal telekomunikasi, itu harus dicerminkan lewat kebijakan beliau. Jadi insentif yang dikeluarkan Kominfo ke provider, untuk bisa menggenjot perluasan jaringan telokumnikasi," ujar Rizki.

Menurut Rizki, internet merupakan hak dasar rakyat yang harus dipenuhi. Jangan sampai karena dalih Banten bagian selatan berada di Jawa jadi alasan tak memperluas jaringan internet di sana.

"Di Banten bagian selatan ada daerah yang 3G aja susahnya minta ampun, tapi dua jam dari situ, di BSD, 5G bisa dinikmati," kata Rizki.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Kresna Dewanata Phrosakh menilai program Indonesia Merdeka Sinyal 2024 memang butuh dukungan seluruh provider telekomunikasi di Tanah Air. Hal ini mengingat masih adanya keluhan masyarakat terkait dengan jangkauan internet di seluruh wilayah nusantara dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ) yang selama masa pandemi.

"Kita berharap apapun yang bisa mendukung perluasan jaringan internet, baik dengan merger antara Indosat dengan Hutchinson 3 itu saya rasa terserah. Perusahaan atau provider apapun kalau mau merger, asal itu bisa makin memperluas jangkauannya ke seluruh pelosok area di Indonesia saya rasa tidak ada masalah," kata Kresna Dewanata Phrosakh.

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur V ini merespons positif pernyataan Menkominfo terkait merger Indosat dan Hutchinson 3. Johnny mengatakan penggabungan dua perusahaan merupakan terobosan untuk mempercepat transformasi digital.

"Kalau Menkominfo menyatakan hal itu, pastinya beberapa kajian sudah dilakukan. Kita berharap apa yang dinyatakan benar-benar dapat terjadi, kita pastinya mendukung langkah Menkominfo asal hal tersebut bisa memberi dampak yang baik bagi masyarakat," ujar Kresna.