Bukan Cuma ke Taiwan, Jepang Ngaku Prihatin atas Kondisi Hong Kong dan Xinjiang karena...

Warta Ekonomi, Tokyo -

Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi, dalam panggilan telepon dengan mitranya dari China, Kamis (18/11/2021) menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas antara China dan Taiwan.

Tokyo juga menyatakan “keprihatinan serius” tentang situasi di Hong Kong dan wilayah Xinjiang China.

Baca Juga: Seramnya Resolusi yang Diloloskan Partai Komunis China yang Sejajarkan Xi Jinping dengan Sejarah

Hayashi juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri China Wang Yi bahwa dia sangat prihatin dengan peningkatan aktivitas China di laut regional.

Hal itu termasuk di dekat pulau yang dikuasai Jepang yang diklaim oleh Beijing, kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pernyataan, seperti dilaporkan Washington Post.

Para menteri luar negeri dari dua tetangga Asia itu, yang hubungannya sering diwarnai perselisihan teritorial dan sejarah masa perang, berjanji untuk melakukan dialog dan kerja sama dalam hubungan ekonomi, kata kementerian itu.

Hayashi mengatakan kepada Wang bahwa dia memiliki “keprihatinan serius” tentang situasi di Hong Kong dan Xinjiang, kata kementerian itu, tanpa menjelaskannya lebih lanjut.

China telah menindak aktivis dan anggota parlemen pro-demokrasi di Hong Kong dan dituduh melanggar hak asasi manusia minoritas Muslim di Xinjiang.

Kementerian mengatakan Hayashi menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan antara China dan Taiwan.

China mengklaim bahwa pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu adalah bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk bersatu dengannya jika perlu.

Jepang melihat tindakan China yang semakin tegas di kawasan itu sebagai ancaman keamanan nasional dan telah membangun pertahanannya di pulau-pulau barat dayanya.

Perdana Menteri Jepang yang baru Fumio Kishida telah menciptakan jabatan Kabinet baru untuk hak asasi manusia internasional, dengan fokus utama pada China, dan menunjuk mantan Menteri Pertahanan Jenderal Nakatani untuk posisi tersebut.

Beijing telah membantah pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong dan Xinjiang dan mengatakan negara-negara yang membuat tuduhan seperti itu ikut campur dalam urusan dalam negerinya.

China, yang mengklaim sebagian besar Laut China Selatan serta pulau-pulau yang dikuasai Jepang di Laut China Timur, mengatakan pihaknya memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya.

Para pejabat Jepang mengatakan kapal-kapal China secara rutin melanggar perairan teritorial Jepang di dekat pulau-pulau Laut China Timur, terkadang mengancam kapal-kapal penangkap ikan.