Mengkhawatirkan! ICW Sebut Pemberantasan Korupsi di Titik Nadir

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan masyarakat perlu menyadari bahwa menyandarkan harapan tinggi pada negara untuk memberantas korupsi akan jatuh pada mimpi belaka. 

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo. Menurut dia, momentum Hakordia ini seharusnya dapat menjadi titik balik perlawanan masyarakat terhadap korupsi.

"Karena korupsi selalu mengorbankan kita sebagai warga masyarakat. Mari perkuat suara kita, mari kita perkuat peran kita untuk melawan korupsi," kata Adnan kepada awak media, Jumat, 10 Desember 2021.

Baca Juga: Bukan Membela, Ahli Jelaskan Mengapa Hukuman Mati kepada Heru Hidayat Adalah Sebuah Hal yang Keliru

Adnan menilai, pemberantasan korupsi kian mendekati titik nadir. Fenomena state capture, dimana cabang-cabang kekuasaan negara semakin terintegrasi dengan kekuatan oligarki untuk menguasai sumber daya publik dengan cara-cara korup terjadi di berbagai bidang. 

"Demikian halnya, penanganan pandemi COVID-19 justru dimanfaatkan sejumlah elit politik yang berkelindan dengan pelaku bisnis untuk meraup keuntungan di tengah kemerosotan ekonomi dan peningkatan masalah sosial," ujarnya. 

Janji Pemberantasan Korupsi Tak Terwujud

Janji yang disampaikan oleh pemerintah untuk memperkuat pemberantasan korupsi juga dinilai tidak terwujud. Sebaliknya, masyarakat terus menjadi korban atas kejahatan korupsi.

"Sejumlah survei terbaru yang telah dirilis berbagai lembaga telah menggambarkan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan," ujarnya. 

Misalnya, sambung Adnan, Indeks Perilaku Antikorupsi 2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Temuannya menunjukan adanya peningkatan praktik suap-menyuap yang dilakukan masyarakat saat mengakses pelayanan publik.

Hal itu pun diperkuat oleh survei Litbang Kompas yang dirilis beberapa waktu lalu. Setidaknya hampir setengah dari total responden mengatakan perilaku korupsi semakin parah di tengah masyarakat. 

"Sedangkan dari sisi negara, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga anjlok, baik skor maupun peringkatnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir," ujarnya. 

Baca Juga: Mantan Menterinya Pak SBY Blak-blakan Miris dengan Kondisi Rakyat Indonesia saat Ini

Bahkan, kata Adnan, lembaga survei Indikator Politik memberi peringatan serius atas fenomena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Temuan-temuan di atas, menurut Adnan, bukan hal mengejutkan lagi. Sebab, satu tahun terakhir masyarakat dapat secara jelas melihat agenda pemberantasan korupsi semakin dikesampingkan oleh negara. 

"Bagaimana tidak, dari aspek penegakan hukum saja, kebijakan atau keputusan yang diambil justru semakin tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh," ujarnya.

Contohnya, lanjut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pengujian materi UU KPK, penghapusan syarat memperketat remisi bagi koruptor oleh Mahkamah Agung (MA), hingga vonis ringan atas kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik.