KKP Ajak SKK Migas Kelola Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melakukan pertemuan bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) beberapa waktu lalu.

Pertemuan ini untuk membahas pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari menerangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan KKP untuk menyelenggarakan urusan pemanfaatan ruang laut yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

“Guna mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja, diperlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak untuk mendorong investasi di laut. Oleh sebab itu, pertemuan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang pemanfaatan ruang laut khususnya pada sektor hulu minyak dan gas bumi,” terangnya.

Tari juga menekankan investasi yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya laut, kesehatan laut dan menjaga lingkungan agar tidak rusak, sehingga apapun bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang laut termasuk minyak dan gas bumi, dilaksanakan dengan tetap berbasis ekologi.

Ia menegaskan hingga saat ini, KKP telah banyak memberikan dukungan dalam pelaksanaan usaha hulu minyak dan gas bumi di seluruh perairan pesisir, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

“Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan ruang laut wajib memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan setiap permohonan PKKPRL yang disetujui, akan diterbitkan perintah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada pemohon,”jelasnya.

Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin menjelaskan bahwa permohonan PKKPRL tidak akan disetujui jika tidak memenuhi persyaratan.

Menurut Doni, sebagai negara hukum, KKP akan tetap menjalankan dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.