Langkah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait percepatan penurunan angka kekerdilan atau stunting di Indonesia mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika.
Menurutnya, hal itu sebagaimana fungsi KSP yang memiliki tugas memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan program-program prioritas nasional. KSP juga berfungsi untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif terhadap program prioritas nasional yang mengalami hambatan.
Baca Juga: Gibran-Kaesang Dilaporkan ke KPK, Moeldoko Langsung Membela dan Bilang Begini
"Saya mengapresiasi peran KSP Moeldoko telah menjalankan fungsinya yaitu memastikan agar program-program prioritas nasional sesuai dengan visi misi presiden, termasuk dalam hal ini memastikan agar program penurunan angka stunting pada tahun 2024 bisa mencapai 14 persen," ujar Nova dalam keterangannya, Rabu (12/1/2022).
Baca Juga: Soal Presiden, Puan dan Moeldoko Kompak Bilang...
Ia juga menyampaikan, hal itu berkaitan dengan Bonus Demografi yang diperkirakan akan dirasakan Indonesia pada tahun 2030. Pemerintah pun telah memiliki program untuk menjaga Bonus Demografi yang akan mengasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dari sisi kesehatan.
"Presiden Jokowi sangat menaruh perhatian terhadap penurunan stunting demi kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang. Untuk itu, Moeldoko yang memiliki peran besar dalam menjembatani lintas kementerian/lembaga telah memberikan peran signifikan bagi berjalan lancarnya program pemerintahan saat ini," jelasnya.
"Moeldoko bahkan rajin ke berbagai daerah untuk memantau langsung penerapan program menekan angka stunting ini agar betul-betul tepat sasaran, seperti baru-baru ini saat berkunjung ke NTT bersamaan dengan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan meninjau lahan budi daya sorgum," ungkap Nova.
Diketahui, KSP Moeldoko dalam beberapa pemberitaan sangat concern terhadap permasalahan penurunan angka stunting sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Seperti saat Moeldoko melakukan kunjungan kerja di Sumba Timur pada Kamis (6/1/22) lalu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut terlibat dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
"Presiden sangat concern dengan stunting. Karena itu mari kita bersama-sama turunkan angka stunting di Indonesia sesuai fungsi dan perannya masing-masing," ujar Moeldoko.
Selain itu, usai mengikuti Rapat Terbatas terkait percepatan penurunan stunting pada Selasa (11/1/22), ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi minta program penurunan stunting dijalankan dengan fokus dan tepat sasaran, bukan sekadar seremonial dengan bagi-bagi Pemberian Makanan Tambahan (PTM) dan gizi yang selalu dilakukan pada akhir tahun.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, laju penurunan stunting per tahun minimal 3 persen. Ini butuh langkah yang fokus, tepat sasaran, dan terpadu, bukan seremonial untuk menghabiskan anggaran seperti sebelum-sebelumnya," katanya.
Moeldoko juga menyampaikan, program percepatan penurunan stunting akan dilakukan secara terpadu, yakni di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan BKKBN, dengan anggaran belanja sebesar Rp50 triliun.
"Langkah ini diambil karena sebelumnya percepatan penurunan stunting melibatkan 19 kementerian/lembaga. Ini yang dinilai Bapak Presiden tidak efektif sehingga ke depan lebih disederhanakan," tambah Moeldoko.
Selain itu, kata Moeldoko, percepatan penurunan stunting harus memanfaatkan program Satu Data Indonesia agar intervensi pada daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi bisa tepat sasaran.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: