Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Begini Tanggapan Megawati Soal Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ternyata...

Begini Tanggapan Megawati Soal Ide Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ternyata... Kredit Foto: Instagram/Megawati Soekarno Putri
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tidak setuju dengan ide perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam diskusi di sebuah stasiun televisi.

"Ibu Megawati patuh pada konstitusi," kata Hasto dikutip pada Rabu, 12 Januari 2022.

Baca Juga: PDIP Blak-Blakan Pelaporan Gibran-Kaesang Kental Muatan Politis

Hasto menuturkan bahwa putri mendiang Presiden Soekarno itu konsisten dengan aturan masa jabatan presiden sebanyak dua periode sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Menurutnya, itu mekanisme secara periodik yang dijalankan sebagai perintah konstitusi. 

"Jadi memang tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden karena konstitusi telah mengatur secara tegas dua periode," kata Hasto lagi.

Hasto menuturkan sikap itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Megawati saat menjabat sebagai presiden. Ketika itu, Megawati melaksanakan pemilihan umum pada 2004 secara demokratis.

Bagi Hasto, itu adalah fundamen dalam transisi kekuasaan pemilu yang selalu disempurnakan tingkat kualitas demokrasinya agar tidak terjadi manipulasi, dan tidak terjadi pengumpulan kekuasaan.

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kalangan pengusaha menginginkan pemilu tahun 2024 diundur.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Ada Menteri Minta Setoran Rp40 M, Gerindra Langsung Menyuruh...

 Hal ini dia sampaikan saat memberikan tanggapan hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah menjadi hingga 2027 akibat Pandemi COVID-19. 

"Di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik," kata dia Minggu, 9 Desember 2022.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel: