Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Lagi, Kuasa Hukum Edy Mulyadi Kembali Koar-koar Soal Kasus Arteria Dahlan

Lagi, Kuasa Hukum Edy Mulyadi Kembali Koar-koar Soal Kasus Arteria Dahlan Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengacara Edy Mulyadi, Juju Purwantoro masih belum terima dengan keputusan pihak kepolisian yang menghentikan dugaan kasus ujaran kebencian yang menyeret politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan

Juju bahkan mengaku, jika kasus yang menyinggung Suku Sunda itu justru jauh lebih berat dan memenuhi unsur pidana, jika dibandingkan dengan kasus Edy Mulyadi soal Kalimantan menjadi tempat jin membuang anak. Karenanya dia menilai penghentian kasus Arteria Dahlan adalah kekeliruan besar.

“(Kalau dibandingkan dengan Arteri) apa yang diujarkan Edy Mulyadi sesungguhnya tidak mengandung unsur pidana sama sekali,” kata Juju Selasa (8/2/2022).

Baca Juga: Arteria Gagal Masuk Bui, Orang Dekat Rizieq Shihab Murka Sejadi-jadinya, Langsung Baca Ayat Alquran

Terpenuhinya unsur pidana dalam kasus Bahasa Sunda, lanjut Juju, karena Arteria Dahlan menyampaikan hal itu diluar pembahasan dalam rapat yang digelar ketika itu.

Adapun kasus bahasa Sunda ini terjadi ketika Arteria Dahalan marah  dan meminta Jakasa Agung memecat Kajati Jawa Barat lantaran yang bersangkutan berbiara dalam bahasa Sunda dalam rapat tersebut.

“Ujaran Arteria tentang penggunaan Bahasa Sunda sesungguhnya tidak terkait materi atau substansi yang dirapatkan,” tegas Juju.

Juju sangat menyesali keputusan  polisi terkait kasus Arteria Dahalan ini, atas dasar penghentian kasus tersebut dia menilai aparat telah mengkriminalisasi Edy Mulyadi sebab kasus ‘jin buang anak’ yang sebetulnya tak memenuhi unsur pidana namun dipaksakan untuk dilanjutkan, sedangkan kasus Arteria Dahlan yang sudah jelas-jelas mengandung unsur pidana justru dihentikan dengan  berbagai dalih.

“Jelas ada diskriminasi, karena Arteri bagian dari partai penguasa, dan berlindung di balik hak Imunitas sebagai anggota dewan,” ujarnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Populis. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Populis.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel:

Video Pilihan