Kementerian Kominfo Bawa Sektor Digital di Presidensi G20, Berikut 3 Isu Prioritasnya...

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba, mengajak semua pemangku kepentingan dari pemerintah, industri dan kelompok masyarakat untuk berkolaborasi dalam menunjukkan kepemimpinan di sektor digital menyusul Digital Economy Working Group (DEWG) di G20 Indonesia.

"Mari kita gunakan kesempatan Presidensi G20 Indonesia tidak hanya untuk memperlihatkan kepemimpinan Indonesia di sektor digital ke komunitas global, tetapi juga menggunakan momentum ini untuk mengkonsolidasi isu digital di ranah nasional," ujarnya dalam acara Kick Off G20 on Education and Culture yang berlangsung hibrida dari Jakarta Pusat, Rabu (09/02/2022).

Baca Juga: Ekosistem Sehat di Dunia Digital, Kominfo: Salah Satunya Dengan Pembentukan Payung Hukum

Sekjen Mira Tayyiba selaku Chair DEWG G20 menjelaskan bahwa DEWG mengangkat tiga isu prioritas, yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills and Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.

"Tiga isu ini merupakan prioritas utama yang memayungi beberapa subtopik. Misalnya, kalau kita bicara mengenai konektivitas, kita bicara sekarang juga mengenai keamanan digital. Kita bicara mengenai online safety yang merupakan salah satu isu saat ini, termasuk untuk anak-anak dan kelompok rentan," jelasnya.

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, setiap pembahasan subtopik dalam DEWG G20 akan senantiasa berkaitan dengan edukasi literasi digital dan upaya menjaga ruang digital agar pemanfaatan teknologi digital bisa bersih, aman, dan produktif. 

"Melalui berbagai upaya di isu prioritas ini, kami pikir bukan saja pemanfaatan digital di Indonesia dan global yang bisa memetik manfaat, tetapi juga banyak sektor lain termasuk sektor pendidikan," tandasnya. Pasalnya, walaupun menjadi instrumen utama dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, Mira mengungkapkan masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum menggunakan layanan digital.

Untuk itu, kesenjangan digital menjadi isu yang sangat penting untuk di angkat dalam forum diskusi pertemuan G20, karena masih dialami sejumlah negara-negara rentan, jika dibandingkan dengan sejumlah negara anggota ekonomi terbesar dunia tersebut.

"Kesenjangan digital itu menjadi suatu tantangan. Jadi kesenjangan itu yang ingin kami address (angkat) di Digital Economic Working Group, karena pada prinsipnya transformasi digital Indonesia, sangat sejalan dengan kepentingan global juga," ujar Sekjen Kominfo.

Menurut Mira, ada beberapa sebab suatu kelompok masyarakat belum memiliki kesempatan untuk menggunakan layanan digital, seperti akses infrastrukturnya terbatas, layanan yang dirasa terlalu mahal, dan tidak memiliki keterampilan ataupun literasi untuk menggunakan teknologi digital sehingga tidak ada nilai tambah yang dihasilkan Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kominfo, sangat konsen terhadap isu itu. Sebab, bila tidak ditangani secara cepat dan tepat akan menyebabkan kesenjangan semakin melebar atau digital paradoks.

"Jadi bagi yang tidak memiliki (akses ke taknologi digital) justru akan terisolir," imbuhnya.

Kementerian Kominfo pun senantiasa mengingatkan agar dari sisi hilir pengguna dan hulu penyedia layanan agar terus mengembangkan model bisnis. Menurut Mira, hal itu diperlukan untuk mendorong pemulihan dan menghadapi tantangan kemunculan platform digital.

Melalui DEWG, Indonesia berupaya mengikis dan mengurangi berbagai kesenjangan di sektor digital. Hal itu dilaksanakan dengan memegang prinsip transformasi digital Indonesia yang sejalan dengan kepentingan global.