Kisruh Desa Wadas Bikin Ganjar Jadi Bulan-bulanan, Beneran Bakal Kandas?

Gara-gara kasus Desa Wadas, Ganjar Pranowo jadi bulan-bulanan. Selain disentil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dia juga ditanduk partainya sendiri; PDIP. Apakah Ganjar bakal kandas? Kita lihat saja nanti.

Kericuhan terjadi saat proses pengukuran lahan warga yang digunakan untuk tambang batuan andesit untuk material Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2). Berbagai pihak pun menyoroti tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap warga Wadas yang menolak tambang.

Baca Juga: Polemik Desa Wadas Ramai, Begini Nasib Elektabilitas Ganjar Pranowo

Di medsos pun beredar foto-foto warga Wadas yang ditangkapi aparat. Meskipun akhirnya mereka dilepaskan. Berbagai kritikan kepada Ganjar pun bermunculan. Salah satunya dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.

“Dibutuhkan perbaikan komunikasi agar ada improvement komunikasi pemerintah dan warga Wadas. Agar masalah yang sudah telanjur meletup tidak makin jadi dan bisa diselesaikan sebaik-baiknya,” kata Gus Yahya dalam sebuah videonya

Gus Yahya mengatakan, ada beberapa hal yang memang harus dilakukan pemerintah dengan agenda besarnya. Namun, dia mengingatkan, masih ada hak-hak dari warga.

“Kita tidak perlu tergesa gesa mempolitisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah menindas rakyat dan sebagainya,” jelas Gus Yahya.

Menurut dia, NU siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Wadas. “Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya dan Nahdlatul Ulama insya Allah akan siap terus hadir mendampingi rakyat, dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri,” ujar kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Meski begitu, Gus Yahya yakin Ganjar bisa merampungkan persoalan Wadas dengan baik. Mengingat dia, Purworejo punya ikatan emosional dengan Ganjar.

“Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dan kalau saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan, karena ini masalahnya dengan tetangga pak Ganjar yang orang Purworejo,” tukas Yahya.

Serangan kepada Ganjar juga datang dari partainya sendiri; PDIP. Banteng menilai perkara ini sebagai tanggung jawab Ganjar. Jadi, cukup Ganjar saya yang turun menyelesaikan persoalan ini. Jangan diseret-seret harus dibawa ke Amnesti Internasional Indonesia (AII).

“Ini tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jateng dan turunannya untuk menyelesaikan,” beber politisi PDIP Junimart Girsang.

Dia meminta, semua pihak memahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi di Wadas. Menurut dia, Jokowi tidak perlu sampai harus bertanggung jawab soal insiden ini.

“Menurut saya demikian, tidak perlu melebar ke mana-mana, apalagi permintaan ke AII itu ada unsur conflict of interest. Kita menunggu saja penjelasan konkret sesuai fakta dasar dan sampai terjadinya kisruh di Wadas tersebut dari Gubernur dan Kapolda Jateng,” pekik dia.

Kendati demikian, bila ada warga Wadas yang tidak terima ucapan Ganjar, Junimart mempersilakannya untuk melapor ke pihak yang berwajib. Ataupun bisa terlebih dulu meminta Ganjar mencabut omongannya yang menyulut kemarahan warga.

Bagaimana tanggapan Ganjar dengan sentilan Gus Yahya kepada dirinya? Ganjar mengaku siap membuka ruang dialog lebih intens. “Maturnuwun, Gus Yahya. Ruang diskusi, ruang rembugan dengan siapa saja terus kita buka. Baik yang pro maupun yang kontra,” cuit Ganjar diakun Twitternya @ganjarpranowo, kemarin.

Bahkan dirinya siap berdiskusi dengan pihak-pihak yang selama ini mendampingi warga Wadas. Dengan adanya diskusi atau rembuk, dia berharap semua pihak dapat saling memahami. “Semoga intensitas rembukan atau diskusi itu bisa membuka pemahaman kita semua,” tukasnya.

Wadas Mulai Tenang

Kondisi Wadas sendiri mulai tenang. Gesekan antara warga dan aparat kepolisian mulai teratasi. Sejumlah tokoh dan pejabat negara terus memantau situasi terkini di desa yang masuk dalam lingkaran pembangunan Bendungan Bener dan penambangan kuari.

Terlebih, setelah Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa berdialog dengan masyarakat. Warga yang hadir tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk curhat kepada politisi Senayan.

Anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan mengatakan, selama ini komunikasi menjadi sumber utama penyebab konflik antara aparat dan warga yang menolak hadirnya tambang. Untuk menangani masalah yang terjadi diperlukan dialog yang humanis antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk menghindari bentrokan, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi menarik, 250 anggotanya yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan selama pengukuran lahan Kuari di Wadas. Penarikan pasukan dilakukan per kemarin. Penarikan pasukan seiring selesainya tugas pengukuran lahan di Wadas.

“Pengukuran sudah selesai, masyarakat sudah normal kembali, satgas kita sudah kita tarik,” imbuh Ahmad Luthfi di Mapolda Jateng, kemarin.