Para Menteri Luar Negeri ASEAN Bahas 5 Agenda, Ini yang Disampaikan Retno Marsudi

Pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN pada 17-18 Februari membahas lima topik agenda. Kelima agenda itu meliputi isu kesehatan hingga pemulihan ekonomi kawasan yang melibatkan kerja sama dengan pihak luar.

"Dalam pertemuan ini kita membahas lima mata agenda, yakni tindak lanjut KTT 38-39 ASEAN, isu terkait relasi dengan negara lain, prioritas keketuaan Kamboja, isu kawasan dan internasional, dan isu lainnya," ujar Retno dalam press briefing secara virtual, Kamis (17/2/2022).

Baca Juga: ASEAN Retreat Dimulai, Myanmar Masih Jadi Isu Utama

Pada mata agenda pertama, Retno menyampaikan pentingnya implementasi penuh dari berbagai mekanisme arsitektur kesehatan regional yang sudah terbentuk dalam dua tahun terakhir.

Pembentukan tersebut di antaranya buffer inventory untuk alat kesehatan, dan mekanisme distribusi serta sistem peringatan dini di kawasan.

"Penguatan arsitektur kesehatan kawasan akan menjadi building block yang sangat penting bagi penguatan arsitektur kesehatan global yang menjadi salah satu prioritas keketuaan G-20 kita," kata Retno.

Hal kedua yang dibahas pada mata agenda pertama, yakni percepatan pemulihan ekonomi kawasan. Dalam hal ini Retno menyinggung mengenai lambatnya implementasi ASEAN Travel Corridor Agreement Framework (ATCAF).

"Untuk itu, tadi saya menyampaikan bahwa Indonesia mendorong percepatan implementasi ATCAF melalui kesepakatan bilateral maupun pembukaan menyeluruh perbatasan dengan protokol kesehatan yang ketat," katanya.

Pada mata agenda kedua, pertemuan membahas soal kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal. Dalam hal ini, Indonesia selaku negara koordinator kemitraan ASEAN-Amerika Serikat telah menyiapkan rencana ASEAN-US Special Summit.

ASEAN dan AS, kata Retno, terus berkomunikasi untuk menentukan jadwal pertemuan yang sesuai bagi kedua pihak. Indonesia juga akan melanjutkan komunikasi guna membahas program dan hasilnya. 

Mengenai rencana KTT ASEAN-Uni Eropa (UE), Indonesia mendorong agar momentum perayaan 45 tahun ASEAN-UE dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan termasuk di bidang kebijakan perdagangan.

"Indonesia menyampaikan kekhawatiran masih terus berlangsungnya kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang menghambat perdagangan," katanya.

Pada mata agenda ketiga mengenai prioritas Kamboja disampaikan oleh Menlu Kamboja yang mempresentasikan tiga pilar, yakni politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam hal ini, Indonesia mendukung prioritas Kamboja.

Dalam mata agenda keempat, Retno menjelaskan sejumlah isu yang menjadi perhatian utama. Pertama mengenai isu Laut Cina Selatan (LCS) yang dalam hal ini Indonesia terus menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian di perairan tersebut.

Retno menegaskan bahwa penyelesaian perundingan Code of Conduct sangat penting. "Namun juga harus substantif, efektif, dan harus sejalan dengan UNCLOS 1982," tegasnya.

Isu kedua dalam mata agenda keempat adalah menyoal Myanmar. Semua Menlu yang menghadiri retreat masih sangat memperhatikan dan mencermati situasi politik di Myanmar, termasuk soal harapan adanya kemajuan signifikan dalam implementasi Lima Poin Konsensus (5PC).

"Implementas ini penting bagi rakyat Myanmar, stabilitas perdamaian di kawasan, dan penting bagi kredibilitas ASEAN," kata Retno dalam pertemuan Menlu ASEAN tersebut.

"Implementasi penting dilihat untuk setop penggunaan kekerasan dan juga dikabulkannya kunjungan utusan khusus ASEAN agar dapat melakukan akses komunikasi dan bertemu semua pihak," ujarnya.

Retno mengatakan, implementasi tersebut juga merupakan jalan awal bagi langkah selanjutnya, yakni dialog inklusif. Indonesia juga mengingatkan pentingnya bantuan kemanusiaan untuk dipastikan dapat mencapai semua pihak yang memerlukan. 

Isu ketiga adalah pengajuan Indonesia dalam pembuatan konsep yang berjudul Strengthening ASEAN's Capacity and Institutional Effectiveness yang dipersiapkan untuk dapat menjawab berbagai tantangan dunia yang semakin kompleks, antara lain, melalui penguatan kapasitas dan efektivitas institusi.

Indonesia juga mempresentasikan konsep Paper on Mainstreaming Four Priority Areas of the ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) yang intinya bagaimana AOIP dapat diterjemahkan dalam kerja sama konkret yang sifatnya terbuka, inklusif, dan mengedepankan kerja sama.

"Indonesia yakin dengan kerja sama yang terbuka dan inklusif maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Dan kesejahteraan akan memberikan kontribusi bagi upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik," tuturnya.