Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ramai-ramai Ketua Parpol Inginkan Pemilu Diundur, Ada Apa sih Kok Bisa Kompak?

Ramai-ramai Ketua Parpol Inginkan Pemilu Diundur, Ada Apa sih Kok Bisa Kompak? Bersama istri Iriana, Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) nyoblos di TPS 008 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2019) | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Bermula dari pernyataan ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar. Kemudia disusul oleh ketua umum PAN, Zulkifli Hasan. Hingga manuver dari partai golkar lewat petani sawit, yang inginkan Presiden Jokowi maju hingga 3 periode. Kenapa secara tiba-tiba, atau ini sudah dipersiapkan sejak lama. Belum lagi PPP yang membuka peluang untuk ikut menunda Pemilu 2024.

Jokowi sebelumnya dengan tegas mengatakan, bahwa dirinya tidak mau 3 periode, tapi jika partai politik yang mengajukan sesuai konstitusi yang mengatur, Jokowi bisa apa. Seakan ada tiki-taka dalam isu Pemilu 2024.

“Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” kata cak imin, Sabtu (26/02/2022). Baca Juga: Pemilu Ditunda dan Kekuasaan Jokowi Diperpanjang, Begini Reaksi Novel Bamukmin

Dalam temuan big data, berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak sejalan dengan persetujuan penundaan Pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung,” pungkas Cak Imin.

“Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh Pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai,” Sambungnya.

Kesuksesan Jokowi membangun Indonesia selama 2 periode, menjadi tolak ukur agar penyelenggaran Pemilu itu diundur. Dengan dalih untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca Pandemi. Alokasi dana Pemilu bisa dipergunakan untuk hal lain agar mendongkrak laju perekonomian di Indonesia.

Seakan tidak percaya dengan calon yang digadang-gadang oleh setiap partai politik dalam pencalonan, tidak memberi kesempatan kepada orang baru untuk memimpin Indonesia di periode selanjutnya. Menghianati konstitusi yang telah lahir sejak lama. Dinamika politik yang sangat masif.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Fajar Sulaiman

Bagikan Artikel: