Wamentan Bongkar Permasalahan Minyak Goreng, Ternyata Oh Ternyata...

Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi, menjelaskan, persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini sebagai imbas harga sawit internasional yang tinggi. Meskipun demikian, Wamentan meminta agar masyarakat tetap berprasangka baik terhadap pemerintah.

"Kalau kita sikapi dan dari awal dan sudah dikomunikasikan dengan pelaku bisnis minyak goreng ini, harusnya tidak terjadi masalah yang sekarang terjadi," ungkap Harvick dalam pemaparannya di acara diskusi virtual Forum Diskusi Salemba Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) bertajuk "Strategi Pemerintah dalam Memenuhi Aspek Kebutuhan Pangan Pokok", Kamis (24/3/2022).

Baca Juga: DPRD Desak "Durhaka" dengan Aturan Kemendag Soal Minyak Goreng, Anak Buah Anies Kasih Penjelasan

Menurutnya, ada langkah tercepat, jangka menengah, dan jangka panjang dalam menjawab masalah kemandirian pangan yang diharapkan presiden. Namun, soal kemandirian pangan, proteksi terhadap nasional harus selalu diedukasi ke masyarakat.

"Berpikir positif bagaimana soal kemandirian pangan ini. Jika kita harus sulit dulu, diembargo dulu, kita harus lakukan sama-sama. Masyarakat harus bisa menerima itu dan pemerintahnya juga terbuka," ungkapnya.

Adapun Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian mengatakan, strategi pemerintah dalam memenuhi aspek kebutuhan pangan pokok merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Jika kilas balik, ini merupakan janji di awal pemerintahan Presiden Jokowi untuk ketahanan pangan.

"ILUNI UI menilai ini hal penting, apalagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kami akan memberikan berbagai masukan yang diperlukan. Apalagi, kita sebagai bangsa agrikultur harusnya punya potensi besar ketahanan pangan dan pembatasan impor," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Policy Center ILUNI UI M. Jibriel Avessina juga menyatakan komitmennya untuk memberikan solusi untuk kondisi ketersediaan pangan saat ini. "Kami mengundang Pak Wamentan untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kondisi saat ini. Kami juga berupaya memberikan gagasan solutif terbaik untuk masyarakat," katanya.

Sementara, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, persoalan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng ini bukan tentang mafia. Ia menilai orang yang menjual crude palm oil (CPO) ke luar bukan dikategorikan sebagai mafia. "Itu orang cari untung bukan mafia. Undang-undang kita tidak menganut anti-profiteering, yang kita anut KPPU atau anti-trust seperti di Amerika. Ketika dia mau mengambil keuntungan ya sah-saja. Ini kan mekanisme pasar," ungkapnya.

Seharusnya, ketika ingin memberikan Harga Eceran Tertinggi (HET) di atas harga pokok produksi, bukan dijual dengan harga di bawah tapi di atas harga produksi sehingga tidak semestinya produsen menjual rugi minyak.

"Kalau ada dual pricing, ada curah ada minyak goreng kemasan yang tidak disubsidi, ini nanti curahnya ilang. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, udah ilang semua karena dual pricing. Ada black market," imbuhnya.

Ada sejumlah solusi yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Kemendag dapat menggunakan sistem resi gudang selain membentuk mekanisme hedging dan menstabilisasi harga karena ada efek skala ekonomis, apalagi dipadukan dengan Bulog.

Fithra menyebutkan, ini bukan hanya tanggung jawab Kemendag saja. Pemerintah bisa menggunakan data Kemensos yang sudah sangat lengkap untuk menyalurkan bantuan sosial yang lebih tertarget.

"HET ditetapkan harga 19 ribu, untuk yang kaya tidak masalah, yang punya masalah kita bantu. Ada konsolidasi dengan kalangan produsen. Jangan dimusuhin. Justru harusnya diajak ngobrol untuk kepentingan nasional. Jangan dituduh mafia juga," jelasnya.