Dukung Platform E-Katalog LKPP, Kementerian Kominfo Siapkan Aplikasi, Bandwith, dan Pusat Data

Alokasi Belanja Produk Dalam Negeri 

Pemerintah, menurut Menkominfo mengambil kebijakan langsung untuk meningkatkan keberpihakan kepada pelaku industri dalam negeri. 

Baca Juga: Kominfo Komitmen Gaungkan Gerakan Bangga Buatan Indonesia

“Kita sama-sama mengetahui di Tahun 2022 ini belanja Pemerintah atau APBN besarnya Rp2.714 Triliun. Diantaranya terdapat porsi yang bisa dibelanjakan untuk produk-produk di dalam negeri. Dan saat ini adalah moment of truth, dimana Pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan langsung terhadap keberpihakan Bangga Buatan Indonesia melalui stimulus APBN,” tuturnya. 

Menteri Johnny menyatakan kebijakan itu didukung alokasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp526 Triliun dan alokasi belanja pemerintah daerah sebesar Rp535 Triliun, dan alokasi belanja Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp420 Triliun. 

"Setidaknya tersedia Rp1.481 Triliun yang dapat dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri dalam rangka aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Secara khusus, hari ini Kepala Negara menekankan bahwa setidaknya Kementerian dan lembaga mengalokasikan 40% minimum dari belanja Kementerian dan lembaga untuk produk di dalam negeri atau PDN,” jelasnya. 

Menurut Menkominfo, komitmen sebesar Rp400 Triliun, minimum sudah harus dapat ditetapkan paling lambat 31 Mei 2022 agar dapat dipastikan belanja itu terealisasikan Tahun Anggaran 2022. 

“Dan untuk itu sektor komunikasi dan informatika telah memberikan afirmasinya melalui business match making, yang sampai dengan kemarin sudah tercatat Rp214 Triliun, komitmen kementerian dan lembaga serta daerah untuk membelanjakannya,” ujarnya. 

Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo mengalokasikan Rp10,9 Triliun atau setara dengan 43,3% dari total belanja. Menurutnya, belanja itu berpotensi untuk ditingkatkan sampai dengan Rp11,6 Triliun atau setara dengan 45,9%. 

Menkominfo juga mengimbau dan mengajak KADIN beserta seluruh lingkungannya untuk mengambil bagian di sisi 85% Gross Domestic Product guna memastikan belanja nasional berpihak pada produk dalam negeri Indonesia. 

“Itu afirmasi belanja kementerian dan lembaga. Bangga Buatan Indonesia seharusnya tidak saja stimulus APBN, tetapi menjadi komitmen Indonesia secara keseluruhan. GDP nasional kita 85% ditopang oleh non-government, 15% APBN. Karenanya, 85% ini harus mengambil bagian yang juga affirmative untuk memberikan dukungan kepada APBN,” tegasnya.