Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menteri-menterinya membicarakan presiden tiga periode sudah tepat dan dinilai lumayan.
"Meskipun larangan itu terkesan lamban. Jokowi baru menyampaikan larangan itu setelah terjadi kegaduhan di tengah masyarakat," kata Jamil kepada Warta Ekonomi.
Ada kesan, lanjut Jamil, larangan itu disampaikan setelah mendapat tekanan dari berbagi elemen masyarakat. Bahkan partai koalisi, seperti PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan keras menolak wacana tersebut. Bahkan ada yang meminta agar para menteri tidak ikut-ikutan menyuarakan presiden tiga periode.
Hal yang sama juga disuarakan Parrai Demokrat dan PKS. Partai opososi ini hampir setiap hari mengeritik wacana tersebut.
"Perubahan sikap presiden itu tampaknya setelah mendapat tekanan. Mayoritas masyarakat dengan tegas menolaknya," terangnya.
Karena itu, presiden tampaknya sudah melihat wacana presiden tiga periode tidak menguntungkannya. Presiden justeru terkesan semakin tersudut akibat ulah beberapa menteri kepercayannya.
Jadi, tekanan dari beberapa elemen masyarakat dan partai politik tampaknya efektif untuk.mengubah sikap Jokowi. Tekanan ini tidak boleh kendor agar wacana presiden tiga periode benar-benar mati.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: