DPR Nilai Dibutuhkan Regulasi Soal Robot Trading di Indonesia

Warta Ekonomi -

Pemerintah khususnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diminta serius terkait maraknya kasus robot trading ilegal. Masyarakat harus teredukasi dengan baik dalam pemahaman robot trading legal dan ilegal.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi. Menurutnya, kasus robot trading ilegal mesti jadi perhatian agar ekosistem sistem keuangan digital di Tanah Air berjalan dengan baik dan masyarakat juga tak dirugikan.

Intan bilang masyarakat mesti mendapat edukasi sehingga bisa paham antara trading yang legal dan ilegal.

"Perkembangan dunia digital sangat cepat sehingga perlu mengejar infrastruktur dan menyiapkan regulasi yang jelas untuk robot trading agar yang legal tidak terbentur aturan," kata Intan di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: SWI-Rupiah Cepat Geber Literasi Soal Pinjaman Online Ilegal

Dia mengatakan Indonesia jangan ketinggalan dengan ekosistem trading yang berkembang seperti kripto, non-fungible token (NFT), dan metaverse. Sebab, jika tertinggal akan menyebabkan pihak asing masuk. 

Intan khawatir jika seperti itu, maka masyarakat hanya sekadar jadi pasar produk luar negeri. "Pemerintah perlu tanggap dan responsif," kata Intan.

Pun, Intan menambahkan, pentingnya peran Bappebti untuk mencegah, mengawasi, dan menutup yang ilegal. Menurut dia, untuk pencegahan bisa dengan edukasi dan literasi secara masif. "Agar masyarakat tahu mana perusahaan trading yang legal dan ilegal," ujar politikus PAN itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan pentingnya pengawasan serta evaluasi secara reguler dari aktivitas trading. Kata dia, hal itu untuk meminimalisir risiko kerugian masyarakat dan ekosistem trading di Tanah Air sehat.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti kinerja Bappebti yang seharusnya memiliki instrumen pengawasan yang memadai. Dia minta agar Bappebti lebih gencar memberikan edukasi agar masyarakat tahu perusahaan yang legal dan bisa 'dimasuki' masyarakat. Dengan harapan agar yang ilegal jangan didekati publik. 

Dia bilang, Bappeti mesti proaktif mengumumkan kepada publik terkait daftar perusahaan robot trading yang ilegal. Alasannya agar masyarakat tak terjebak dan dirugikan.

"Masyarakat harus diingatkan dan diedukasi pentingnya memahami memilih investasi yang prudent. Bappebti juga harus membuka hot line sebagai sumber informasi dan pengaduan," tutur Ketua DPP Demokrat tersebut.

Herman juga mengkritisi kondisi internal Bappebti lantaran ada posisi Dirjen yang kosong tiga bulan sehingga diisi Pelaksana tugas atau Plt. Maka itu, menurut dia sudah tepat jika dilakukan restrukturisasi Bappebti untuk memperkuat dan meningkatkan kinerjanya.

"Kemampuan dan profesionalitas Bappebti harus ditingkatkan sejalan dengan terus berkembangnya jenis investasi yang ditawarkan secara digital," katanya.