Wartawan mengambil gambar logo Partai Demokrat pada konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait tanggapan atas ditolaknya permohonan gugatan KSP Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (24/11/2021). AHY menyatakan penolakan gugatan oleh PTUN itu semakin memperkuat keputusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya, yang juga menolak permohonan pihak KSP Moeldoko, tentang Judicial Review AD/ART Partai Demokrat. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Partai Demokrat membaca hasil survei Litbang Kompas terkini tentang penanganan masalah kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Hasilnya menyebutkan, Pemerintah dinilai lebih fokus membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, ketimbang kondisi ekonomi rakyat.
“Menyedihkan,” sesal Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca Juga: Ada Survei Sebut Pemerintah Abaikan Kondisi Rakyat Dibanding IKN, KSP Langsung Bilang Begini
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat ini mengatakan, hasil survei ini adalah bentuk protes halus masyarakat terhadap Pemerintah. Dia menilai, Pemerintah masih abai terhadap sulitnya kondisi ekonomi masyarakat. “Masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apalagi memperingatkan Pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami,” katanya.
Partai Demokrat mencatat, di medio empat bulan ke belakang, rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat kelangkaan dan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga sembako seperti minyak goreng dan berbagai kebutuhan sehari-hari.
Parahnya, di tengah kondisi terseoknya ekonomi rakyat yang berupaya bangkit dari pandemi, justru Pemerintah terlihat sibuk dengan rencana pembangunan IKN, hingga belakangan geger isu tidak produktif ihwal perpanjangan masa jabatan tiga periode. “Pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat,” tegasnya.
Padahal, kata dia, tugas utama Pemerintah itu bukanlah memindahkan maupun membangun Ibu Kota baru, apalagi memperpanjang masa jabatan. Tetapi, memenuhi kebutuhan dasar rakyat adalah tugas utama Pemerintah.
Lebih jauh lagi, politisi jebolan Universitas Indonesia ini menuding, Pemerintah saat ini sudah kehilangan sensitifitasnya. “Pemerintah harus intropeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Lembaga Survei Litbang Kompas merilis survei bertajuk penanganan masalah kebutuhan pokok pada di bulan puasa.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Adrial Akbar
