Dear Pak Erick! Imbas Antrian Panjang di Merak, ASDP Dicap Gagal Total Kelola Pelabuhan

Warta Ekonomi, Surabaya -

Antrean panjang kendaraan yang akan menyeberangi lintasan Merak-Bakauheni yang terjadi menjelang libur Lebaran kemarin mendapatkan sorotan dari tokoh masyarakat sekaligus pengamat  trasportasi nasional, Bambang Haryo Soekartono. 

Menurut keterangan resmi Bambang Haryo Soekartono di Surabaya, Kamis (5/5/2022) terjadinya antrian tersebut menunjukkan, ketidaksiapan BUMN pengelola pelabuhan yakni, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP karena lalai dan gagal mengelola pelabuhan penyeberangan tersebut. 

Bambang Haryo Soekartono, mengatakan antrean panjang itu terjadi karena PT ASDP tidak segera membangun jumlah dermaga yang layak dan cukup untuk mengantisipasi jumlah kapal yang ada di lintasan tersebut. 

“Di Merak-Bakauheni ada 74 kapal yang siap beroperasi, tetapi tidak lebih dari 40% saja yang tertampung di dermaga. Sisanya yang 60% kapal terpaksa mengganggur dan tidak bisa beroperasi,” tegas  BHS sapaannya juga Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim ini. 

Baca Juga: Penumpukan Pemudik di Pelabuhan Merak, Ini Kata Pengamat

Akibatnya kata BHS,  terjadi kapasitas mengganggur (idle capacity) yang sangat besar dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin menyeberang. 

“Ini satu kesalahan manajemen transportasi, seharusnya pemerintah menekan ASDP segera membangun dermaga untuk antisipasi penambahan kapasitas angkut,” ujarnya. 

Berdasarkan pantauan, terjadi antrean panjang kendaraan menjelang Pelabuhan Merak hingga 19 km pada Jumat (29/4/2022) lalu,  Kemacetan parah tidak hanya terjadi di jalan tol, tetapi hingga jalan arteri menuju Merak. 

“Keadaan ini menunjukkan ASDP sebagai kaki tangan pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan penumpang sebab selama ini lalai.” 

Baca Juga: Sempat Dipadati Kendaraan, Kemenhub Tambah Kapal, Perjalanan dan Dermaga Baru di Pelabuhan Merak

Menurut Bambang Haryo, kekurangan dermaga yang terjadi selama ini mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak terangkut, serta kerugian bagi perusahaan pelayaran yang sudah menyiapkan kapalnya dengan baik tetapi tidak bisa dioperasikan. 

Kondisi itu diperparah dengan tidak dapat dimanfaatkannya dermaga 5 secara maksimal karena beberapa dolphin di dermaga 5 Bakauheni mengalami kerusakan parah dan infrastruktur lainnya tidak layak. 

“Demikian juga dermaga 7 perairan kolam dermaga sangat dangkal, sehingga dermaga 5 dan dermaga 7 tidak bisa digunakan untuk kapal ukuran besar,” kata Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) ini. 

Selain itu, ujar  BHS,  ASDP yang memonopoli dermaga eksekutif mengoperasikan kapal-kapalnya yang berukuran kecil dengan kecepatan rendah. 

“Ini sudah saya peringatkan kepada pemerintah agar dermaga eksekutif harus bisa diisi oleh kapal-kapal berukuran besar dan kecepatannya tinggi, yang begitu banyak dimiliki swasta,” ungkapnya. 

Dia mengatakan, kapal-kapal swasta itu memenuhi syarat yakni ukuran besar dan kecepatan tinggi sehingga bisa menggantikan kapal-kapal ASDP di dermaga eksekutif agar kapasitas/daya tampungnya menjadi jauh lebih besar. Namun, hingga kini antisipasi tersebut tidak dilakukan. 

“Dugaan monopoli ASDP di dermaga eksekutif juga sudah ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan diprotes YLKI, tetapi kelanjutannya hingga kini tidak jelas,” sebut BHS.