Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ini yang Ditawarkan Presiden Baru Korea Selatan Jika Rezim Kim Jong Un Tinggalkan Nuklir

Ini yang Ditawarkan Presiden Baru Korea Selatan Jika Rezim Kim Jong Un Tinggalkan Nuklir Kredit Foto: Reuters/Jeon Heon-Kyun
Warta Ekonomi, Seoul -

Presiden baru Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, pada Selasa (10/5/2022) mengatakan bahwa program senjata Korea Utara menimbulkan ancaman. Dia siap untuk memberikan rencana ekonomi yang "berani" jika Korea Utara berkomitmen untuk denuklirisasi.

"Sementara program senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman tidak hanya bagi keamanan kami dan Asia Timur Laut, pintu dialog akan tetap terbuka sehingga kami dapat menyelesaikan ancaman ini secara damai," kata Yoon, dilansir Reuters.

Baca Juga: Di Bawah Presiden Baru, Korea Selatan Makin Gahar Minta Korea Utara Serahkan Nuklir

Yoon memberikan pernyataan tersebut dalam pidato pelantikannya setelah dilantik pada sebuah upacara di Seoul. Dia memenangkan pemilihan yang ketat pada bulan Maret sebagai pembawa standar Partai Kekuatan Rakyat konservatif utama, kurang dari setahun setelah memasuki politik setelah 26 tahun berkarir sebagai jaksa. 

Yoon, 61, akan menghadapi dua masalah besar saat ia menjabat: Korea Utara yang berperang menguji senjata baru dan inflasi yang mengancam akan merusak pemulihan ekonomi dari dua tahun kesuraman COVID-19.

Dia telah mengisyaratkan garis yang lebih keras di Korea Utara, memperingatkan serangan pendahuluan jika ada tanda-tanda serangan yang akan segera terjadi dan berjanji untuk memperkuat kemampuan pencegahan Korea Selatan.

Namun pidatonya dipandang lebih terfokus pada kesediaannya untuk membuka kembali pembicaraan denuklirisasi yang macet dengan Pyongyang. 

"Jika Korea Utara benar-benar memulai proses untuk menyelesaikan denuklirisasi, kami siap bekerja dengan komunitas internasional untuk menyajikan rencana berani yang akan sangat memperkuat ekonomi Korea Utara dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya," tambahnya.

Yoon tidak merinci keterlibatannya kembali atau rencana ekonominya untuk Korea Utara. Tetapi penasihat keamanan nasionalnya, Kim Sung-han, mengatakan kepada Reuters pada Februari bahwa timnya akan menyusun peta jalan di hari-hari awal di mana Pyongyang dapat dengan cepat mendapatkan keringanan sanksi atau bantuan ekonomi dengan imbalan tindakan denuklirisasi. Baca selengkapnya

Yoon dapat menghadapi krisis keamanan jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya dalam lima tahun, seperti yang diperingatkan oleh pejabat AS dan Korea Selatan, setelah negara itu melanggar moratorium uji coba rudal jarak jauh tahun 2017 pada bulan Maret. Baca selengkapnya

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: