Luhut Ditugaskan Atasi Minyak Goreng, Bisakah Kembalikan Harga Seperti Semula?

"Ada tiga langkah yang perlu dilakukan LBP bila ingin berhasil. LBP dan Pemerintah akan berhasil kembalikan migor ke level 11,500 manakala menugaskan BUMN untuk menjadi produsen minyak goreng sehingga akan membawa harga minyak goreng ke level yang diinginkan oleh pemerintah tersebut. Selama produsen minyak goreng terbesar dimiliki oleh swasta, selama itu pula minyak goreng tidak akan berhasil ke level 11,500 sebagaimana yang diinginkan oleh Pemerintah," katanya.

Langkah selanjutnya dengan tugaskan Badan Pangan Nasional (BPN) untuk memasukan komoditas minyak goreng sebagai komoditas pantauannya. Sehingga BPN memiliki cadangan minyak goreng yang akan dikeluarkan sewaktu harganya sudah melampaui harga yang ditetapkan.

"Langkah ketiga adalah secara berlahan memberlakukan satu harga dasar untuk migor sehingga harga dipasaran dibedakan dari cangkangnya saja (kemasannya premiun atau kemasan curah) bukan dari isi migornya," katanya. "Jenis Migor baik curah maupun kemasan harus sama yaitu minyak goreng dengan kualitas standar yang memiliki harga yang sama. Saat ini sangat beda dimana minyak goreng curah kualitas isi migornya adalah tipe grade bawah dibandingkan migor kemasan di supermarket."

"Patut dingat bahwa ketiga langkah tersebut akan berhasil manakala pemerintah menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan oligarki," lanjutnya.

Penunjukan Luhut Tunjukkan Kabinet Tidak Efektif

Penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan menandakan Presiden tidak percaya kinerja Kementeruan Perdagangan. Menurut Achmad, sebaiknya Presiden Jokowi segera lakukan reshuffle. Terutama bagi para menteri yang mulai sibuk kampanye dan mengabaikan pekerjaannya.

"Kabinet pemerintahan Jokowi di tahun 2022 ini sudah tidak efektif lagi untuk menjadi kabinet kerja. Ini menjadi sebuah peringatan kepada presiden Jokowi, jika menterinya tidak fokus kerja dan juga Jokowi sendiri tidak percaya kepada menteri tersebut maka lebih baik diganti, bila tidak maka Presiden melakukan ketersia-siaan waktu dan ketersia-siaan anggaran," pungkasnya.