Perlu Tata Kelola yang Baik untuk Pengembangan Industri Dana Pensiun, Ini Kata Sri Mulyani!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mengingat cakupan perlindungan pensiun bagi penduduk Indonesia masih sangat kecil, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pengembangan industri dana pensiun Indonesia sangat dibutuhkan.

Menurutnya, dengan minimnya cakupan proteksi asuransi tidak terlepas dari rendahnya kontribusi, tata kelola dan kebijakan investasi kurang optimal, dan rendahnya kepesertaan dalam sistem pensiun.

Baca Juga: Sri Mulyani: Sektor Keuangan Syariah Jadi Solusi Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional

"Hal ini tercermin dari cakupan kepesertaan dari mantan pekerja yang hanya 40,2 persen dari 53,1 juta mantan pekerja Indonesia dan jika kita mencari pekerja informal, partisipasinya hampir tidak ada atau sangat-sangat kecil," ujarnya dalam Indonesia Financial Group (IFG) International Conference 2022, Senin (30/5/2022).

Sri Mulyani juga mengatakan, kecilnya perlindungan pensiun juga terlihat dari rendahnya iuran saat ini. Penyelesaian wajib untuk program pensiun hanya 8,7 persen dari sistem keamanan nasional dan hanya delapan persen untuk program pensiun penyelenggara negara.

Menurut Sri Mulyani, dengan sistem pensiun yang kuat tidak terlepas dari tata kelola, baik itu tata kelola lembaga maupun kebijakan penanaman modal. Sebab, tata kelola yang baik akan menghasilkan pelaksanaan program pensiun yang efisien, efektif, dan andal.

Baca Juga: IFG Gelar International Conference 2022, Dukung Pengembangan Sektor Asuransi dan Dana Pensiun

Demikian halnya dengan kebijakan investasi yang baik. Hal itu dinilai dapat meningkatkan ketahanan program pensiun dan secara nyata dapat meningkatkan manfaat pensiun yang dapat dinikmati oleh peserta.

"Untuk menjawab semua tantangan tersebut, perancangan sistem pensiun di Indonesia diharapkan dapat mencapai titik yang optimal tentang kecukupan, keterjangkauan dan keberlanjutan perlindungan pensiun," ujarnya.