Percepat Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur, Ini 5 Program Prioritas Kementerian PUPR Tahun 2023

Selanjutnya di bidang permukiman sebesar Rp14,25 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.105 liter/detik, optimalisasi SPAM sebanyak  4.870 SR, SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 276.600 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 23.656 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 71.750 KK.

Selain itu Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 82.120 KK, penataan permukiman kumuh perkotaan seluas 30 ha, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seluas 40 Ha, pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat, penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.852 m2, penataan bangunan dan lingkungan di 15 kawasan, rehabilitasi dan renovasi 979 unit sarana prasarana sekolah/madrasah, pembangunan dan rehabilitasi 12 unit PTN/PTKIN, rehabilitasi dan renovasi 5 unit pasar, dan pembangunan prasarana olahraga. 

Baca Juga: Upayakan Keseteraan, Menteri PPPA Dorong Pemberdayaan Perempuan Pedesaan dan Penyandang Disabilitas

Kemudian di bidang perumahan sebesar Rp5,49 triliun antara lain pembangunan 3,244 unit Rusun, 2.484 unit Rusus, 27.825 unit PSU, dan 103.000 unit Bantuan Rumah Swadaya. Dukungan manajemen di Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, BPSDM, BPIW, Setjen, dan Itjen sebesar Rp1,86 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen. 

"Kegiatan pola padat karya tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,76 triliun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang. Meskipun anggaran tahun depan mengalami penurunan, kami tetap mempertahankan agar anggaran padat karya tidak berbeda jauh dengan anggaran tahun 2022," ujar Menteri Basuki. 

Baca Juga: Hadiri K-Water’s Side Event Global Water Leaders Seminar, Begini Pesan Penting Basuki Hadimuljono

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan selanjutnya Komisi V DPR RI akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menutup backlog terhadap program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, serta menyesuaikan alokasi pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA K/L RAPBN TA 2023 berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan skala nasional.