Pemerintah Percepat Sertifikasi Lahan Sawit Rakyat

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) siap mempercepat sertifikasi lahan peserta program peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai upaya meningkatkan realisasi PSR.
 
Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kemen ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, atas dasar perjanjian kerja sama (MoU) dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) maka dilakukan sertifikasi kebun kelapa sawit peserta PSR.
 
"Kita ingin mempercepat sertifikasi lahan milik peserta PSR ini supaya legalitasnya diperkuat dan tidak ada konflik di kemudian hari. Pada 2024 diharapkan semua lahan PSR sudah bersertifikat semua," katanya Suyus, kemarin.

Dikatakannya, ruang lingkup kerjasama yakni pendaftaran tanah pekebun peserta PSR, penanganan permasalahan tanah pekebun peserta PSR dan pertukaran data/informasi. Adapun BPDPKS menyampaikan bahwa calon penerima calon lahan (CPCL) peserta PSR sementara ATR/BPN diberi akses ke aplikasi PSR online.
 
BPDPKS berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pendampingan persiapan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, sedangkan ATR/BPN memberikan pelayanan pendaftaran tanah melalui mekanisme PSTL (Pendaftaran Sistematika Tanah Lengkap).
 
Sementara anggaran sertifikasi, lanjutnya, semuanya dari Kementerian ATR/BPN dengan melakukan refocusing karena tidak ada anggaran dari BPDPKS.
 
"Pelaksanaan di lapangan ternyata tidak mudah. BPDPKS punya data tetapi tidak punya tim di daerah. Petugas survei dan pengumpulan data di kantor pertanahan kabupaten kesulitan berkoordinasi dengan dinas perkebunan kabupaten/kota," ujar Suyus.
 
Dari total usulan 62.422 bidang bisa dianggarkan 16.943 bidang (27%). Sementara sisa target dilaksanakan melalui optimalisasi anggaran kegiatan non sistematis.
 
Pada 2021 dari target 5.560 bidang tanah yang diberikan BPDPKS yang clear sudah ada data koordinat dan tidak masuk dalam kawasan 1.961 bidang dan sertifikasi tercapai 2.053 bidang atau 37% dari target.