Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Singgung RUU KUHP, Syarikat Islam Minta Rakyat Boleh Ikut Evaluasi: Presiden Tak Bisa Dihina, Tapi Bisa Dikritik

Singgung RUU KUHP, Syarikat Islam Minta Rakyat Boleh Ikut Evaluasi: Presiden Tak Bisa Dihina, Tapi Bisa Dikritik Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) Hamdan Zoelva mengatakan, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR jangan sampai disahkan menjadi UU ketika suatu pemerintahan yang bisa menangkap siapa saja yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

Hal ini disampaikan dalam sarasehan kebangsaan dengan tema 'Demokrasi dan Keadilan Sosial' di Markas PP SI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/7/2022). Acara tersebut dihadiri Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva, pengamat sosial Rocky Gerung, dan peneliti BRIN Prof Siti Zuhro.

Baca Juga: Hadir di Aksi Demo Mahasiswa Tolak RKUHP, Nicho Silalahi Nyariin Denny Siregar: Kok Nggak Kelihatan Kayak Ade Armando Dulu…

"Hal ini penting sekali diingatkan DPR karena rumusan RUU KUHP yang bias maka DPR perlu membuka pembahasan itu agar rakyat bisa melakukan evaluasi apakah pasal dalam RUU itu yang akan mengikat rakyat pada akhirnya tidak mengarah pada pemerintahan yang tak bisa di kritik," ujar mantan ketua Mahkamah Konstutusi (MK) tersebut.

Menurut Hamdan, ketika pemerintah tak bisa dikritik maka akan menjadi persoalan besar. Meski begitu, Hamdan menyampaikan pandangannya jika seorang presiden RI tak boleh seenaknya dihina. "Saya setuju seorang presiden tidak bisa dihina, tapi presiden bisa dikritik mutlak harus diberi ruang dalam UU KUHP," ucap Hamdan di Jakarta, Ahad.

Sarasehan juga dihadiri Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moch Jumhur Hidayat, aktivis nasional Syahganda Nainggolan, eks menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti, serta tokoh Malari Salim Hutajulu. Terlihat juga di lokasi Gus Aam, cucu pendiri Nahdlatul Ulama KH Wahab Hasbullah yang juga pendiri SI Cabang Makkah Al Mukkaramah.

Baca Juga: Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Bambang Pacul PDIP: Presiden Juga Manusia!

Tidak ketinggalan, Habib Mukhsin, musisi Ahmad Dhani, petinju Daud Jordan, artis Miing Bagito, artis senior Anwar Fuadi, serta tokoh lainnya. Sekretaris Jenderal PP SI Ferry Juliantono menjelaskan, sarasehan kebangsaan diadakan untuk menganalisis demokrasi Indonesia yang saat ini dirasakan makin jauh dari harapan rakyat untuk jadi lebih baik.

Hal itu karena demokrasi dan instrumennya saat ini dirasakan hanya menguntungkan kelompok elite. "Sementara persoalan hidup rakyat makin berat yang ditandai kenaikan sembako, listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan lainnya. Ada perasaan umum soal ketidakadilan, di mana-mana dan juga perasaan umum para oligarki sudah terlalu jauh mendominasi ruang ekonomi dan politik," kata Ferry.

Menurut Ferry, esensi perubahan yang dibutuhkan rakyat bukan sekedar pergantian atau sirkulasi elite. "Syarikat Islam diharapkan kembali mengambil peran sejarah perjuangan ya sekarang. Logika elite tentang demokrasi pergantian atau sirkulasi elite. Tapi logika rakyat tentang ketidakadilan menginginkan perubahan," ucapnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Ayu Almas

Tag Terkait:

Bagikan Artikel:

Video Pilihan