Guna Tekan Kebocoran Subsidi BBM, Aparat Maupun Pemda Harus Turut Bantu Pertamina

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan tindakan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pendataan ketika pembeliaan Pertalite maupun Solar bersubsidi perlu bantuan aparat maupun pemerintah daerah (pemda).

Hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari adanya konflik di lapangan akibat antrean panjang kendaraan di SPBU.

"Kita juga minta kan supaya misalkan tidak timbul chaos otomatis aparat pemda juga turut membantu, aparat kepolisian juga turut membantu, jangan sampai nanti menimbulkan antrian panjang dan menjadi chaos nanti brutal itu yang dijaga," ujar Satya saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Senin (4/7/2022).

Baca Juga: Pembelian BBM Bersubsidi Berbasis Aplikasi Diklaim Bakal Sukses

Satya mengatakan, kebijakan yang diambil Pertamina tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk menekan bocornya kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah diberikan oleh pemerintah. 

Ia menyebut bahwa sampai dengan Juli 2022 jenis BBM tertentu (JBT) yang terdiri dari solar dan premium dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yang terdiri dari Pertalite, diperkirakan hingga akhir tahun akan memiliki jarak 8 juta kiloliter dari yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kalau tidak ada pembatasan karena ada orang yang migrasi dari Pertamax ke Pertalite karena Pertamaxnya naik di sana dia melihat ada gap dan kalau JBT dan JBKP ditotal gap-nya 8 juta kiloliter untuk satu tahun," ujarnya.

Lanjutnya, dengan adanya MyPertamina diharapkan selisih tersebut bisa lebih kecil lagi karena tidak ada bocoran dan kalau belum diatur kan bocornya masih ada.

"Mobil yang harusnya jatahnya roda empat 40 liter dia bisa ngambil sampai 90 liter bolak-balik itu yang menimbulkan over kuota tadi. Jadi MyPertamina diharapkan membantu supaya tepat sasaran," tutupnya.