13 Poin Rekomendasi Hasil Rakor Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia, Singgung Harga TBS!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Berdasarkan hasil pertemuan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit se-Indonesia oleh Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), direkomendasikan 13 poin penting, di bawah ini.

1. Meminta kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi harga TBS sawit paling lambat dua minggu ke depan melalui perbaikan tata kelola ekspor CPO dengan memperhatikan kepentingan pekebun, perusahaan, dan pemerintah.

Baca Juga: Keluhkan Harga TBS, Mendag Zulhas Ajak Petani Sawit Berdialog Atasi Permasalahan

2. AKPSI mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam melakukan audit sektor hulu dan hilir kelapa sawit oleh BPKP dengan melibatkan pemerintah kabupaten penghasil kelapa sawit dalam proses audit.

3. Meminta kepada Menteri LHK untuk menyampaikan salinan Akta Notaril/Notaris yang dilegalisasi tentang pernyataan perusahaan untuk pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen dari luas hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit, serta salinan Surat Keputusan tentang izin pelepasan kawasan hutan kepada masing-masing bupati kabupaten penghasil sawit se–Indonesia dalam rangka percepatan realisasi pembangunan kebun plasma masyarakat.

4. Meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk tidak memproses HGU perusahan sebelum menyampaikan kesanggupan pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun inti dengan melampirkan Surat Keputusan Bupati tentang calon lahan dan calon petani kebun masyarakat.

Baca Juga: Minyak Sawit dan Nilai Gizinya Jadi Minyak Nabati Favorit Masyarakat Dunia

5. Meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk menyampaikan salinan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Bupati Kabupaten penghasil sawit sesuai dengan wilayahnya.

6. Meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan UU Nomor 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berisi adanya pembagian dana hasil kelapa sawit kepada masing-masing kabupaten penghasil sawit.