Gandeng Pengacara, Sopir Truk Akan Berjuang Tolak Kebijakan Zero ODOL Melalui APPN

Keseriusan para sopir truk untuk berjuang menolak kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) ditunjukkan dengan menggandeng seorang pengacara. Para sopir truk ini menganggap selama ini selalu ditekan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan mengusik mata pencaharian mereka.

"Kami yang selama ini disebut-sebut sebagai ujung tombak logistik di negara ini, kok kami merasa jadi sebagai pihak yang tertombak oleh peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah yang tidak bisa kami lakukan, termasuk salah satunya peraturan yang terkait Zero ODOL," ujar Princes Asami Athena, Penangungjawab Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) usai menandatangani kerja sama dengan Kantor Hukum Oase Law Firm baru-baru ini, dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (12/7/2022).

Dia mengatakan pada dasarnya semua driver logistik itu adalah orang-orang yang pro terhadap pemerintah, termasuk APPN. Tapi, dalam hal ini, para driver juga tidak mau kalau peraturan itu sampai mengusik mata pencaharian mereka.

Baca Juga: Hindari Potensi Kecelakaan, Polisi Tertibkan Kendaraan ODOL

"Kami selalu pro terhadap pemerintah, tapi aturan-aturan yang bagaimana yang harus mereka berikan juga harus memperhatikan kehidupan kami para sopir. Minimal harus ada tenggang rasa terhadap kami ini," ucap Inces, sapaan akrabnya di kalangan para sopir truk.

Dia mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan kebijakan Zero ODOL ini terhadap ekonomi keluarga para sopir truk yang ada di Indonesia. "Pemerintah tahu enggak apa yang terjadi terhadap keluarga kami jika peraturan Zero ODOL ini diterapkan. Pemerintah harus tahu bahwa masing-masing driver logistik itu rata-rata harus menghidupi beberapa orang di rumahnya, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Jadi, kebutuhan kami itu terus meningkat," katanya. 

Tapi terkait dengan aturan yang dibuat pemerintah termasuk salah satunya Zero ODOL ini, Inces mengatakan itu seakan menjadi bumerang untuk para sopir logistik jika diterapkan. Menurutnya, yang diinginkan APPN adalah pemerintah mau duduk bersama dengan para driver sebelum membuat peraturan itu.

"Kalau memang betul mereka mau membuatkan aturan, ayo duduk bersama kami biar kami juga bisa melihat sisi baiknya bagaimana. Jika memang kami diarahkan ke kanan, risiko yang kami dapat itu bagaimana. Jika kami diarahkan ke kiri, risiko yang kami dapat itu bagaimana. Kami sangat paham urusan di jalan itu semua terkait dengan risiko dan bagaimana meminimumkan risiko itu. Tapi, ya jangan sampai risiko-risiko itu berbentur kembali dan menjadi bumerang untuk kami juga," tukasnya.

Baca Juga: Sektor-Sektor yang Terdampak Aksi Mogok Sopir Truk di Korea Selatan

Dia mencontohkan seperti pemotongan truk yang biayanya harus ditanggung juga oleh para driver.  "Mobil kami sudah dipotong, penggantian biaya kami belum pasti dari siapa. Ini kan namanya bumerang buat kami," cetusnya.

Soal safety riding yang disebut-sebut sebagai salah satu alasan pemerintah untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL ini, Inces menyikapi bahwa yang paling mengerti di lapangan soal hal itu adalah para sopir logistik.

"Kami ini orang yang paling mengerti aturan safety riding itu seperti apa. Tidak ada istilahnya driver itu mau terjadi terkait dengan laka (kecelakaan), atau terjadi trouble di jalan, hampir tidak ada yang mau seperti itu. Tapi kembali lagi, itu musibah dan itu risiko yang kami harus hadapi terkait dengan ODOL ini," katanya.