Kendati demikian, Tito mengatakan bahwa dalam konteks industri kelapa sawit masih banyak terjadi permasalahan yang dihadapi rakyat. Menurutnya, ketidakpuasan terjadi karena rakyat hanya menjadi penonton di kampung atau di daerahnya.
Dia menilai bahwa hal tersebut yang menimbulkan adanya resistensi. Seperti masalah pertanahan, katanya, dengan rakyat karena pembukaan kelapa sawit, kemudian ada dominasi dari pengusaha besar tertentu sehingga rakyat tidak mendapatkan manfaat.
“Bagaimana rakyat ini bisa mendapatkan nilai tambah dari adanya usaha investasi sawit yang ada di situ. Nah ini, memerlukan tata kelola yang lebih baik. Dan tata kelola yang baik ini perlu melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Dalam lingkup pemerintah daerah, jelas Tito, tanpa mengecilkan peran gubernur, yang paling depan berhadapan dengan masyarakat adalah para kepala desa dan bupati, sehingga peran keduanya perlu dilibatkan. Sebab menurutnya, kepala desa sehari-hari berhadapan dan mendengarkan keluh kesah serta aspirasi dari masyarakatnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: