Apkasindo: Indonesia Harus Jadi Rujukan Harga Sawit Dunia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Besarnya produksi crude palm oil (CPO) nasional yang menyumbang lebih dari 50 persen produksi dunia seharusnya menjadikan Indonesia sebagai rujukan harga CPO dunia, bukan Malaysia ataupun Belanda.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan Harga Patokan Ekspor (HPE) seharusnya tidak perlu mengacu pada harga Kuala Lumpur Commodity Exchange (KLCE) dan Rotterdam.

"Seharusnya berpatokan pada harga referensi Kementerian Perdagangan (Permendag 55/2015) yang terbit sekali sebulan atau minimum berpatokan ke IDX (Bursa Efek Indonesia), yang menjadi Price Setter bagi sawit Indonesia dan dunia harus melirik harga ini. Bukan sebaliknya kita bergantung pada harga KLCE dan Roterdam," ujar Gulat saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Senin (18/7/2022).

Baca Juga: Harga CPO Global Merosot, Apkasindo Minta Kebijakan DMO, DPO, dan FO Dievaluasi

Gulat mengatakan, regulasi yang menghalangi menuju satu rujukan harus segera dievaluasi. Rujukan tersebut adalah Harga Referensi Kementerian Perdagangan. 

"Rujukan ini akan menyelamatkan 17 juta petani sawit dan pekerja sawit karena dengan adanya kepastian rujukan, maka PKS-PKS tidak semena-mena lagi membeli TBS kami petani dan PKS yang tanpa industri hilir mendapat kepastian harga jual CPO-nya ke Refinary," ujarnya.

Lanjutnya, Gulat menyebut masih banyak pekerjaan rumah untuk dapat mencapai hal tersebut. Namun, kejadian tujuh bulan terakhir ini harus menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola sawit Indonesia.

Adapun beberapa pekerjaan rumah yang utama adalah terkait sistem satu data perkebunan sawit Indonesia.

"Jadi berapa luas, berapa produksi akan mempermudah monitor neraca CPO," ungkapnya.

Kemudian dengan meningkatkan konsumsi (prosesing) dalam negeri. Saat ini hanya 35 persen produksi CPO Indonesia terserap dalam negeri, sedangkan 65 persen lainya diekspor. 

"Jadi, harus dibalik dan untuk mencapai ini tentu insentif khusus diperlukan, agar investor agrindustri sawit tertarik ke Indonesia. Dengan role model seperti ini, maka pemerintah tidak lagi perlu BK (bea keluar) dan PE (pajak ekspor) terlampau besar dari ekspor sawit karena pemerintah akan dapat corporate tax yang tinggi dengan perubahan pasar ini, ketersedian lapangan kerja meningkat, semua sistem akan berputar," ujar Gulat.