Wapres RI: Pemerintah Siapkan Langkah Perbaikan Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit

Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang masih rendah tentunya berdampak pada kesejahteraan petani sawit. Melihat hal tersebut, pemerintah pun terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan, agar petani sawit dapat tetap sejahtera di tengah limitasi yang ada.

"Pemerintah tentu tidak menutup mata akan kondisi tersebut. Ini ada sesuatu yang harus diambil, langkah, untuk menyelesaikan di sisi sini tapi juga ada dampak di sisi yang lain. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan," tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin, dilansir dari laman wapresri.go.id pada Senin (1/8/2022).  

Baca Juga: Pemerintah Ambil Langkah-Langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Sawit

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, beberapa upaya konkret yang telah diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan harga TBS dan menurunkan harga minyak goreng antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

"Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang baru. Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya," ungkap Wapres.

Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan, telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI pada 17 Juli 2022 tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah berbasis koperasi. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.

Baca Juga: Devisa Sawit Berperan Penting Menjaga Kesehatan Neraca Perdagangan Indonesia

"Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar. Saya berharap petani sawit rakyat ini akan bisa tumbuh dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum APKASINDO Gulat M.E. Manurung melaporkan bahwa kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.

"Artinya pertanda, kami ini sudah mulai bangkit, bisa bertemu Bapak Wakil Presiden. Karena setelah dicabutnya larangan ekspor atau setelah dicabutnya pungutan ekspor per tanggal 15 Juli yang lalu, harga TBS sawit itu [semula] hanya sekitar 800 (Rupiah), Pak. Sekarang Alhamdulillah tadi saya cek dari 22 provinsi sudah mencapai 1.700 (Rupiah), Alhamdulillah Pak, luar biasa, itu yang kami sebut 100 persen," lapor Gulat, dalam laman wapresri.go.id.