Soroti Kecilnya Anggaran Kementan, KKP, dan KLHK, DPR Minta Kemenkeu dan Bappenas Lakukan Ini

Ketua Umum Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sudin menyebut kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kurang tepat dalam memberikan anggaran yang dinilai kecil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca Juga: Kemenkeu: Program Bansos Tambahan Berasal dari Anggaran Bansos, Bukan Anggaran Subsidi

Dia menilai tiga kementerian tersebut memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga kedaulatan pangan, laut, dan hutan di Indonesia. Dengan anggaran yang dinilai kecil, Sudin menyebut bahwa kurang tepat jika dibandingkan dengan program kerja yang sudah ditetapkan.

"Saya juga menyayangkan, kok yang ngejaga hutan, disuruh menjaga laut, menghidupkan pangan seluruh rakyat Indonesia sebanyak 170 juta lebih, dananya segitu," kata Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama KKP, Kementan, dan KLHK, Senin (29/8/2022).

Dia mengaku bingung dengan cara kerja Kemenkeu dan Bappenas dalam hal penyaluran anggaran bagi ketiga kementerian tersebut. DPR, kata Sudin, juga ikut memprotes besaran anggaran yang dinilai kurang jelas.

"Saya bingung cara kerja Kementerian Keuangan dan Bappenas, cara menghitungnya bagaimana? Saya tegas memprotes hal ini supaya jelas," katanya.

Baca Juga: Kemenkeu Dukung RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya

Dia meminta agar Kemenkeu dan Bappenas bisa segera memberikan penjelasan mengenai pidato pengantar RAPBN 2023 Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus lalu. Dalam pidato tersebut, termaktub bahwa anggaran keberpihakan bagi Kementan, KKP, dan KLHK.

Dia menilai anggaran merupakan hal yang penting untuk menjaga kedaulatan pangan, laut dan kehutanan yang dilakukan oleh ketiga kementerian terkait. Senada dengan Sudin, Wakil Ketua Komisi III DPR Anggia Erma Rini menyebut bahwa anggaran ketiga kementerian tersebut mesti ditingkatkan.

Baca Juga: Kemenkeu Dukung RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya

Anggia menilai rendahnya anggaran Kementan, KKP, dan KLHK bisa mempersulit pengoptimalan program kerja kementerian. Di mana, kata Anggia, ketiga kementerian tersebut bertugas untuk memenuhi dan menjaga kedaulatan Indonesia di masing-masing sektor.

"Kita sudah menyoroti tentang bagaimana keberpihakan penganggaran negara kita ini terhadap tiga sektor yang waktu pidato Presiden yang paling di-highlight. Itu enggak ada satu pun yang di atas 1 persen (dari APBN). Ini tuh jadi kebijakan yang lucu, juga ironi. Padahal kita bicara krisis pangan global. Saya berharap ini jadi fokus kita bersama," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021 menyebut bahwa realisasi belanja KLHK sebesar Rp7,42 triliun atau sebesar 87 persen dari dari alokasi anggaran yang sudah ditambahkan.

Baca Juga: Kolaborasi dan Peran Serta Kemenkeu Satu di Sektor Kelapa Sawit Provinsi Riau

Sementara itu, realisasi belanja KKP sebesar Rp4,77 triliun atau sekitar 98,9 persen dari anggaran yang sudah direvisi. Terakhir, realisasi belanja Kementan yang telah mencapai sebesar Rp15,871 triliun atau sebesar 97,28 persen dari anggaran yang sudah dialokasikan.