Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, keputusan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan keputusan yang sulit. Meski begitu, keputusan itu harus diambil.
Yulian menjelaskan, karena kenaikan harga minyak dunia, belanja subsidi energi berpotensi boros jika penyesuaian harga BBM tidak dilakukan hingga akhir 2022. Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan harga BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax pada Sabtu (3/9).
Baca Juga: Natalius Pigai Nggak Heran Jokowi Naikkan BBM Lagi: Sesuai Harapan...
"Penyesuaian harga BBM yang baru disampaikan Presiden Jokowi adalah keputusan sulit yang harus diambil. Mengingat, kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi BBM mengalami peningkatan hingga 300 persen," tutur Gunhar dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Minggu (4/9).
Dia menyebut, saat ini anggaran subsidi dan kompensasi BBM sudah mencapai Rp502,4 triliun. Jika sampai akhir 2022 tidak dilakukan penyesuaian, beban subsidinya bisa menyentuh Rp700 triliun.
"Kami pun memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini yang makin tertekan, di tengah melonjaknya harga minyak dunia, sebagai dampak perang Rusia dan Ukraina," kata Gunhar.
Legislator PDI Perjuangan itu menyampaikan, kebijakan harga BBM naik memang keputusan sulit yang harus dijalankan. Sebab, ada urgensi mengurangi subsidi agar APBN tidak makin tertekan.
Kebijakan itu juga harus ditempuh guna menghindari salah sasaran anggaran subsidi dan kompensasi BBM, apalagi lebih 70 persen subsidinya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
