5 Catatan Menyesatkan Soal Kenaikan Harga BBM yang Dibongkar Fadli Zon: Tidak Menggambarkan Keadaan Sebenarnya!

2. Pemerintah mengatakan kenaikan harga minyak telah menambah beban APBN padahal meskipun tergolong net oli importer, setiap kenaikan harga minyak dunia sebenarnya ikut meningkatkan pendapatan pemerintah.

"Menurut Anthony Budiawan, produksi minyak mentah Indonesia mencapai 611 ribu barel per hari, dengan harga minyak saat ini, pendapatan negara masih surplus sekitar Rp33,15 triliun,"

Baca Juga: PDIP Dukung Pemerintah Naikkan BBM, Rocky: Sekarang Kalau Disurvei Pasti Turun Elektabilitasnya, Tapi Kan Ada Perdukunan Survei

"Perhitungan kurang lebih senafas dengan hasil kajian INDEF pada Maret 2022, yang menyatakan bahwa kenaikan arga ICP (Indonesia Crude Price) US Dolar 1 per barel akan menambah pendapatan negara Rp3 Triliun, dimana pada sisi belanja negara akan memberim tambahan Rp2,6 triliun,"

"Jika mengacu pada skenario tersebut, selisih antara harga ICP diasumsikan APBN 2022, sebesar US dolar 100 per barel, tidaklah otomatis menghasilkan kerudian,"

"Selisih harga ICP sebesar usdolar 37 per barel itu, menurut INDEF, justru telah menambah pendapatan negara sebsar Rp111 triliun. Dari sisi belanja memang mengakibatkan bertambahnya belanja negara, tapi jumlahnya menurut INDEF hanya sebsar Rp96,2 triliun. Sehingga negara sebenarnya masih mengantongi surplus anggaran sebsar Rp14,8 triliun," ungkapnya.

3. APBN berfungsi sebagai Shock Absorber sebagai peredam guncangan, Jika Presiden dan Menteri keuangan mengatakan subsidi untuk rakyat sebagai beban bagi APBN.

"Hal itu jelas menyalahi fungsi dari anggaran publik tersebut," tuturnya.

4. Menteri keuangan mengatakan subsidi energi bisa digunakan untuk membangun 227 ribu sekolah.

Baca Juga: Pemerintah Janji Bakal Turunkan Harga BBM, Erick Thohir: Banyak yang Bicara, Pasti Kami Turun

"Itu adalanya pernyataan menyesatkan, Bagi rakyat hubungan antara subsidi energi dengan pembangunan sekolah bersifat komplementer, bukan substitutif, Rakyat sama-sama membutuhkan keduanya, bukan hanya salah satu," terangnya.

5. Angka Rp502 Triliun yang disebut pemerintah sebagai subsidi energi, bagian terbesarnya adalah anggaran kompensasi energi, sebuah mata anggaran yang tidak pernah diatur dalam undang-undang.